Komisi X DPR: Pergantian UN Bersamaan dengan Revisi UU Sisdiknas

Liputan6.com, Jakarta - Anggota Komisi X DPR Andreas Hugo Pareira menegaskan pentingnya payung hukum berupa undang-undang dalam menjamin sistem pendidikan yang berkelanjutan. Termasuk rencana Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim mengganti Ujian Nasional (UN).

"Harus masuk dalam Undang-Undang Sisdiknas. Saya lihat itu harus, jadi Menteri itu melaksanakan kebijakan berdasarkan undang-undang," ungkapnya saat ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (12/12/2019).

Adanya payung hukum berupa undang-undang, tegas Hugo, mengharuskan pejabat seperti Mendikbud untuk menjalankannya. Dengan demikian, kesan 'ganti menteri ganti kebijakan' dapat dihindarkan.

"Jadi tidak berdasarkan selera tiap menteri. Harus masuk di dalam undang-undang Sisdiknas kita," ujar dia.

Karena itulah, proses pergantian UN yang dilakukan oleh Nadiem saat ini, dijalankan serentak dengan proses revisi Undang-Undang No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

"Makanya sekarang sedang sekaligus satu jalan dengan revisi Undang-Undang Sisdiknas itu," papar dia.

Saksikan video pilihan di bawah ini: