Ditjen PAS dan 9 Negara ASEAN Bahas Upaya Tangkal Radikalisme di Lapas

Country Manager UNODC Indonesia, Collie Brown menambahkan, pencegahan ekstremisme dan kekerasan di lingkungan penjara merupakan hal yang telah lama menjadi keprihatinan PBB.

Kini, konsentrasinya adalah melindungi populasi lapas dari kekerasan dan radikalisasi, sambil tetap menegakkan prinsip manajemen pemasyarakatan yang baik.

"Untuk itulah, Sekretaris Jenderal PBB mulai 2015 menyerukan rencana aksi untuk Preventing Violent Extremism (pencegahan kekerasan ekstremisme)," kata Brown.

Hal itu, lanjutnya, menjadi upaya menyerukan pendekatan yang komprehensif. Artinya, tidak hanya tindakan penanggulangan terorisme yang esensial, tapi juga langkah-langkah pencegahan sistematis untuk mengatasi kondisi mendasar yang mendorong individu melakukan aksi radikal dan bergabung dengan kelompok ekstremis.

"Terutama untuk mencegah penyebaran ekstremisme kekerasan di antara komunitas penjara, sambil menegakkan perlindungan dan hak asasi manusia," terang Brown.

Selain isu radikalisme dan ekstremisme di dalam rutan dan lapas, masalah overkapasitas juga tetap menjadi topik yang tidak ketinggalan untuk dibahas. Indonesia sendiri mengalami overkapasitas dengan rata-rara 205 persen.

Untuk negara ASEAN lainnya, tercatat Filipina tercatat overkapasitas 190 persen, Bangladesh 150 persen, Thailand 220 persen, Kamboja 150 persen, Laos 125 persen, dan Myanmar 130 persen.

Acara tersebut dihadiri oleh Charge d’Affaires Kedutaan Besar Kanada untuk Indonesia, Geoffrey Dean; dan juga para perwakilan dari badan dan kementerian Indonesia.

Di antaranya Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, Kementerian Luar Negeri, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Yogyakarta, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah, juga Kepala Divisi Pemasyarakatan Yogyakarta.