Komnas HAM: Patroli Siber Ganggu Hak Privasi Masyarakat

Liputan6.com, Jakarta - Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik menilai patroli siber terhadap media sosial, WhatsApp (WA) oleh pemerintah, melanggar hak privasi masyarakat. Dia khawatir, hal ini bisa mengurangi kemerdekaan sebagai seorang warga negara.

"Ya itu melanggar hak privasi dan dikhawatirkan mengurangi kemerdekaan individu, individual liberty," kata Ahmad Taufan saat dihubungi Liputan6.com, Jakarta, Minggu (23/6/2019).

Menurut dia, meskipun pemerintah berdalih hal itu dilakukan demi mencegah penyebaran berita bohong, namun baginya cara-cara menerobos privasi tetap saja tidak dibenarkan. Dia justru menyarankan agar pemerintah, fokus menangkap individu yang memang menebar hoaks.

"Fokus saja kepada pihak yang diduga melakukan tindak pidana, bukan kepada semua orang," kata Taufan.

Dia pun mengimbau supaya pemerintah tidak mengganggu wilayah privasi masyarakat dengan menghentikan atau tidak melakukan hal-hal yang menuju ke arah tersebut seperti patroli siber.

Sebelumnya, Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Jenderal (Purn) Moeldoko setuju jika ada patroli siber pada WhatsApp grup. Dia mengatakan negara perlu memantau agar tak ada kondisi yang mengganggu situasi nasional.

"Ya memang harus begitu," kata Moeldoko di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (18/6/2019).

Menurut dia, Menko Polhukam, KSP, Panglima TNI, Kapolri, Menkominfo, Mendagri dan Jaksa Agung sudah sepakat bahwa saat ini perlu perhatian lebih sederet situasi yang bisa mengacaukan situasi negara. Termasuk situasi di media sosial yang bisa mengacaukan kondisi masyarakat.

"Bahkan akan memunculkan situasi yang semakin runyam, maka negara tidak boleh ragu-ragu untuk mengambil keputusan bahwa salah satu media sosial atau WhatsApp dan seterusnya apapun itu yang nyata-nyata akan mengganggu situasi keamanan nasional, maka harus ada upaya untuk mengurangi tensi itu," ungkapnya.