Sukses

Tiga Strategi PSI Lawan Intoleransi di Indonesia

PSI akan menjadi sayap politik kaum nasionalis, kaum moderat yang ingin mengembalikan toleransi di negeri ini.

Liputan6.com, Jakarta - Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Grace Natalie menyampaikan tiga agenda PSI untuk melawan intoleransi di dalam negeri.

Hal ini disampaikannya dalam pidato politik berjudul Musuh Utama Persatuan Indonesia, di Festival 11 Yogyakarta yang bertempat di Graha Pradipta Jogja Expo Center pada Senin (11/2). Acara dihadiri oleh pengurus, kader, dan simpatisan PSI.

Dia menuturkan, PSI akan menjadi sayap politik kaum nasionalis, kaum moderat yang ingin mengembalikan toleransi di negeri ini.

"Pertama, di tingkat nasional PSI akan mendorong deregulasi aturan mengenai pendirian rumah ibadah. PSI akan mendorong penghapusan Peraturan Bersama Menteri Mengenai Pendirian Rumah Ibadah," ucap Grace dalam keterangannya, Selasa (12/2).

Dia menjelaskan, Peraturan Bersama Menteri mengenai Pendirian Rumah Ibadah, pada praktiknya dapat membatasi prinsip kebebasan beragama. Menurutnya, aturan ini malah sering disalahgunakan untuk membatasi bahkan mencabut hak konstitusional dalam hal kebebasan beribadah.

 

* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.

2 dari 2 halaman

Cegah Perda Diskriminatif

"Karena itu PSI percaya bahwa kampanye toleransi juga harus diwujudkan dalam bentuk gerakan parlementer. Salah satunya adalah untuk menghapus peraturan tersebut melalui lembaga perwakilan nantinya,"ungkap Grace.

Yang kedua, PSI akan mencegah lahirnya undang-undang atau peraturan daerah diskriminatif.

"Perda yang bersifat diskriminatif harus segera dicegah karena bertentangan dengan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia," jelas Grace

Yang ketiga, lanjut dia, akan mendorong aparat keamanan serta birokrasi agar lebih tegas dalam menghadapi kasus intoleransi.

"Ketiga agenda itulah yang akan PSI perjuangkan untuk melawan intoleransi dalam negeri bila partai ini diberi amanah masuk parlemen pada 2019," tukasnya.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.