Sukses

MenPAN-RB: Kalau ASN Berpolitik Praktis, Lumpuh Negara Ini

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB), Syafruddin mengimbau aparatur sipil negara (ASN) untuk tidak berpolitik praktis. Walaupun, dia mengakyi para ASN mempunyai hak politik.

"Punya hak Politik memilih tapi tidak berpolitik praktis. Kalau TNI dan Polri tidak sama sekali, berpolitik praktis tidak punya hak memilih, tidak punya hak dipilih," kata Syafruddin di Kantor Wapres, Jalan Merdeka Utara, Kamis (7/2/2019).

Dia menjelaskan, ASN memiliki hak pilih. Namun, kalau seluruh ASN berpolitik praktis Indonesia akan lumpuh.

"ASN punya hak memilih. Tapi tidak berpolitik, kenapa? Kalau 4,3 juta (jumlah ASN) berpolitik praktis, lumpuh negara ini, berhenti tidak jalan," kata Syafruddin.

Sebelumnya, teguran Menkominfo Rudiantara kepada anak buahnya saat pemilihan stiker sosialisasi Pilpres 2019, memunculkan polemik tentang sikap politik pegawai negeri sipil (PNS) atau ASN kepada calon presiden tertentu.

Bahkan, Rudiantara dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DKI Jakarta. Pembantu Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu diadukan oleh orang yang bernama Taufik Hidayat.

Menkominfo dilaporkan lantaran dugaan pernyataannya kepada salah satu ASN soal pernyataan "Yang gaji kamu siapa?" ucapan Rudiantara itu dianggap telah melanggar Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

Taufik mengungkapkan, sangat tak etis seorang pejabat negara setingkat menteri, bereaksi emosi karena anak buahnya di Kemenkominfo tak memilih Jokowi pada Pilpres 2019.

"Ini jelas bagi kami pelanggaran. Karena itu, kita tunggu nyali Bawaslu untuk mengusut dugaan pidana pemilu tersebut. Orang sudah jelas kok itu terlihat pelanggarannya," kata Taufik di kantor Bawaslu DKI, Jumat (1/2/2019).

2 dari 3 halaman

Survei Charta Politika

Sementara itu, lembaga survei Charta Politika pernah merekam dukungan PNS hingga perangkat desa kepada calon presiden 2019. Hasilnya, PNS pendukung Jokowi mencapai 40,4 persen. Jumlah itu lebih kecil dibanding PNS yang mendukung Prabowo-Sandiaga yakni 44,4 persen. Masih ada 14,9 persen PNS yang belum memberikan dukungan suara untuk kedua calon.

Sementara di lingkungan pegawai desa atau kelurahan, pemilih Jokowi-Ma'ruf hanya 30,8 persen. Sedangkan pegawai desa atau kelurahan yang memilih Prabowo-Sandi mencapai 53,8 persen. Masih ada 15,4 persen pegawai desa dan kelurahan yang belum menentukan sikap politiknya di Pilpres 2019.

Survei Charta Politika ini dilakukan pada periode 22 Desember 2018-2 Januari 2019 melalui wawancara dengan 2.000 responden di 34 provinsi. Survei menggunakan metode survei acak bertingkat (multistage random sampling) dengan margin of error 2,91 persen dan tingkat kepercayaan 95 persen.

 

Reporter: Intan Umbari Prihatin

3 dari 3 halaman

Saksikan video pilihan di bawah ini:

MRT Segera Terintegrasi dengan Transjakarta
Loading
Artikel Selanjutnya
Timses Jokowi Minta ASN Tetap Netral di Pilpres 2019
Artikel Selanjutnya
Jokowi Janji Angkat PHL di Semarang Jadi PNS