Golkar: Sikap PSI Haramkan Poligami bagi Kadernya Rugikan Jokowi

20160109- Diskusi Kas Parpol Anggaran Rakyat atau Konglomerat-Jakarta-Helmi Afandi — Politikus Partai Golkar, Andi Harianto Sinulingga. (Liputan6.com/Helmi Afandi)

Liputan6.com, Jakarta - Politikus Partai Golkar Andi Harianto Sinulingga menilai sikap Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang mengharamkan poligami bagi kadernya dinilai akan menjadi beban bagi capres Jokowi yang tengah berupaya meraih simpati massa berbasis muslim.

"PSI bisa dipandang sebagai partai yang anti atas syariat atau hukum-hukum Islam. Dan itu bukan hanya merugikan PSI, tapi juga merugikan posisi Jokowi," ujar Andi di Jakarta, Jumat (21/12/2018).

Menurut dia, isu poligami dikhawatirkan menjadi komoditas politik pihak yang selama ini menyerang Jokowi. Terlebih, masih banyak pihak yang menilai Jokowi anti-Islam.

"Celotehan-celotehan PSI itu meski seksi disambar oleh media, tapi hal tersebut justru semakin memperkuat persepsi banyak orang dan sekali lagi itu menjadi beban berat Jokowi, dan pihak-pihak lain yang berjuang untuk Jokowi," ucap Andi.

Menurut Andi, praktik poligami merupakan hak bagi masing-masing orang. Dia menyindir PSI soal arti toleransi yang menyangkut ranah personal seseorang.

"Saya promonogami meski peluang berpoligami terbuka lebar, tapi saya tidak antipoligami karena itu hak yang bersangkutan. Begitu seharusnya jika paham arti toleransi. Toleransi bukan berarti maunya sendiri dan justru nanti terjebak pada sikap intoleran itu sendiri," tandas dia.

2 dari 2 halaman

Isu Usang

Keluarkan SP3, Bareskrim Hentikan Kasus Iklan PSI — Ketua umum PSI, Grace Natalie saat menggelar konferensi pers di kantor DPP PSI, Jakarta, Jumat (1/6). Sebelumnya pada 23 April 2018, PSI memasang iklan alternatif cawapres dan Kabinet Jokowi 2019-2024 di sebuah koran. (Liputan6.com/Herman Zakharia)

Negara, kata Andi, telah mengatur soal pernikahan. Menurut dia, tidak ada aturan dalam undang-undang yang melarang praktik poligami.

"Isu PSI soal poligami ini isu usang yang sudah diatur sejak tahun 1974. Dalam UU Nomor 1 tahun 1974 tergambar jelas bahwa NKRI menganut azas perkawinan monogami, meski membuka ruang toleransi atas keyakinan atas ajaran agama yang dianut, di mana poligami tidak diharamkam," kata Andi.

Sebelumnya, Ketua Umum PSI Grace Natalie mengatakan partainya menolak praktik poligami. Grace tidak akan merestui kader, pengurus dan anggota legislatif dari PSI yang mempraktikkan poligami.

"Siapa pun pengusulnya saya setuju. Karena di samping poligami menunjukkan ketidakadilan terhadap perempuan juga potensial terjadinya korupsi," katanya saat dihubungi, Rabu (12/12).

Reporter: Raynaldo Ghiffari Lubabah

Saksikan Video PIlihan Berikut Ini:

Grace menilai tuduhan tersebut merupakan pencemaran nama baik dan pembunuhan karakter terhadapnya.