Sempat Defisit Rp 16 Triliun, RAPBD DKI Diperkirakan Tetap Rp 87 Triliun

Sekda Pemrov DKI Saefullah (Liputan6.com/M Radityo)

Liputan6.com, Jakarta - Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah mengatakan, pengeluaran dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2019 mulanya Rp 87 triliun. Namun, sempat membengkak jadi Rp 103 triliun karena berbagai masukan dalam rapat pembahasan KUA-PPAS bersama komisi-komisi di DPRD DKI.

Hal tersebut membuat Rancangan APBD DKI sempat diperkirakan defisit hingga Rp 16 triliun.

"Kemarin sempat defisit sampai Rp 16 triliun, sekarang sudah dikurang-kurangi dan masih pembahasan lagi," kata Saefullah di Gedung DPRD DKI, Selasa (2711/2018).

Salah satu yang paling banyak mengalami pengurangan adalah penyertaan modal daerah (PMD) untuk BUMD DKI. Jakpro misalnya, semula mengajukan Rp 2,3 triliun akhirnya dipangkas dan diketok palu hingga menjadi Rp 700 miliar.

Menurut Saefullah, dengan ada pemangkasan-pemangkasan pos anggaran, maka perkiraan semula RAPBD DKI Jakarta 2019 akan defisit Rp 16 triliun tidak terjadi.

"Kita usahakan tidak, kita masih seimbangkan," kata dia.

Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan bahwa pemangkasan guyuran modal ke PT Jakarta Propertindo (Jakpro) belum final.

"Ini masih berjalan, bahkan kemarin pun ada yang tanya belum (fix). Saya tidak mau mengomentari proses sampai sepenuhnya selesai supaya tidak mengganggu pembicaraan. Masih berjalan kok, kalau selama belum final masih ada kemungkinan perubahan," kata Anies.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta M Taufik meninta agar Badan Anggaran (Banggar) mencoret usulan Jakpro membeli lahan eks Kedubes Inggris sebesar Rp 500 miliar. Menurut Taufik, rencana pembelian itu sudah berjalan beberapa tahu lalu dan selalu gagal.

"Pembelian ini tahun lalu gagal-gagal terus, sekarang buat apa? Dicoret saja kita masih defisit," kata Taufik.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Rapat kali ini juga menyepakati untuk menghapus dana hibah kepada Yayasan Pensiunan Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp 739. 401.750.

2 dari 2 halaman

Cekcok Warnai Pembahasan

Pembahasan APBD DKI 2019 dalam rapat Banggar DPRD DKI masih dilaksanakan para anggota Dewan dan SKPD terkait. Namun, pada pembahasan untuk Komisi D yang berlangsung Senin 26 November 2018 kemarin, diwarnai keributan. Hal tersebut diketahui dari sebuah video yang beredar di internet.

Anggota Banggar Syarif membenarkan ada keributan kemarin. Adu mulut terjadi antara Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi dengan Wakil Ketua DPRD Ferial Sofyan.

"Kejadiannya sangat cepat. Kita dengar saat reaksi Pak Pras bilang (ke Ferial) tidak usah gebrak meja begitu," kata Syarif saat dihubungi, Jakarta, Selasa (27/11/2018).

Dia pun menuturkan, kronologi Prasetio dan Ferial adu mulut. Saat itu, pembahasan anggaran Komisi D DPRD DKI. Saat pembahasan itu Ferial tidak terima dengan pemangkasan anggaran komisi D yang tak banyak. Padahal, rancangan anggaran DKI tengah mengalami defisit Rp 10 triliun.

"Kita defisit lalu kita rasionalisasi anggaran, saat lakukan penghapusan anggaran komisi D, ada sanggahan dari Pak Ferial, dia minta harus semua (komisi) dipangkas, harus semua dong adil. Pada saat di situ lah entah kenapa ada ada suara brek gitu,” kata Syarif.

Mendengar gebrakan meja oleh Ferial, Prasetio tidak menerima dan berujung cekcok.

"Pak Pras bilang jangan gebrak meja gitu pimpinan, ini sidang resmi. Nah Pak Ferial tidak terima jadinya cekcok," ucapnya.

Melihat adu mulut antarpimpinan, beberapa anggota DPRD DKIseperti Syarif dan Bestari Barus maju ke depan memisahkan keduanya.

"Saya bantu ke depan melerai. Saya dengan Bestari ke depan. Saya peluk Pak Pras mungkin emosi dari pagi rapat. Kebetulan menjelang magrib, sidang langsung diskors oleh Pak Taufik," tandasnya.