Pihak Kemenkumham Tegaskan 3 Poin di Sidang Gugatan HTI

Wayan menjelaskan, lewat sesi pembuktian, pihaknya akan membawa sejumlah bukti konkret pelanggaran dilakukan HTI. Mulai dari anggaran dasar rumah tangga, penyalahgunaan izin pendaftaran, dan juga bukti elektronik.

"Bukti kita sangat lengkap. Misalnya anggaran dasar mereka (menyebut) mematuhi UU dan Pancasila tapi praktiknya terbalik. Bahkan mereka mendaftar atas nama ormas, tapi sesungguhnya HTI itu partai. Itu pelanggaran," Wayan memungkasi.

Sidang lanjutan dilangsungkan pekan depan, Kamis, 11 Januari 2018, pukul 09.00 WIB. Majelis Hakim mengagendakan sidang dalam tahap pembuktian, untuk saksi fakta dan saksi ahli untuk pihak penggugat.

Sebelumnya, kuasa hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), Hafzan Taher, menilai HTI sudah tidak memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan.

Menurut dia, ketika Surat Keputusan (SK) Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-30.A.01.08 Tahun 2017 tentang pencabutan pengesahan pendirian Badan Hukum Perkumpulan HTI tertanggal 19 Juli 2017 sudah dikeluarkan, HTI seharusnya tidak bisa menggugat.

"Tidak ada undang-undang yang menyebutkan acara PTUN berbeda untuk status badan hukum. UU itu berlaku umum, di mana saat surat (SK pencabutan HTI) itu keluar langsung mati (tidak bisa menggugat)," ucap Hafzan usai sidang pembacaan replik penggugat di PTUN, Cakung, Jakarta Timur, Kamis, 7 Desember 2017.

Saksikan video pilihan di bawah ini: