Ini Penyebab Rendahnya Minat Baca Masyarakat Indonesia

Liputan6.com, Jakarta Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Sutan Adil Hendra mengatakan minat baca masyarakat Indonesia termasuk dalam kategori rendah yakni berada di kisaran 0,001 persen. Hal ini berarti dari 1000 masyarakat, hanya 1 orang yang memiliki minat baca. Rendahnya minat baca ini dikhawatirkan Sutan akan sangat mempengaruhi kualitas sumber daya manusia dan bangsa Indonesia.

“Kalau kita ketinggalan dari sisi SDM, apalagi sekarang sudah memasuki era Masyarakat Ekonomi Asean (MEA), kita semakin terpuruk lagi. Saya tidak rela rakyat Indonesia akan terusir dari negaranya sendiri, karena kualitas SDM-nya rendah,” kata Sutan usai memimpin RDP dengan Plt. Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (PNRI) Dedi Junaedi beserta jajaran di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (23/05) kemarin.

Sutan menilai, faktor yang menjadi penyebab rendahnya minat baca ini diantaranya karena minimnya koleksi buku dan pengelolaan SDM perpustakaan yang masih kurang. Ironisnya, tambah Sutan, ditengah rendahnya minat baca, anggaran PNRI malah akan mendapatkan penghematan atau pemotongan anggaran. Rencananya, PNRI akan mendapat pemotongan anggaran sebesar Rp 88 miliar dari Pemerintah.

“Kita memang prihatin melihat kondisi PNRI, karena akan mendapat pemotongan anggaran hingga Rp 88 miliar. Padahal kita ketahui kondisi minat baca masyarakat Indonesia masih sangat rendah. Seharusnya program minat baca ini, yang menjadi salah satu prioritas Pemerintah untuk mencerdaskan bangsa, jangan mendapat pengurangan anggaran,” tegas Sutan.

Anggota Komisi X DPR RI, DadangRusdiana juga mengungkapkan keprihatinannya dengan kondisi perpustakaan yang tidak dikelola dengan baik oleh pustakawan yang tersertifikasi. Menurutnya, hal ini menjadi salah satu faktor penyebab rendahnya minat baca masyarakat.

“Kita harus punya langkah progresif untuk membangun perpustakaan ke depannya, ketika kita ingin meningkatkan minat baca di masyarakat. Apalagi, tema kita adalah bagaimana meningkatkan daya saing dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA),” tegas Dadang.

Dadang pun menginginkan PNRI membuat pemetaan ke depan baik dari segi SDM dan jumlah perpustakaan yang harus dibangun, sehingga perpustakaan dapat menjadi pusat budaya, bukan hanya perkumpulan buku.

"Perubahan itu dari perpustakaan,” imbuh Dadang.

PNRI akan mengalami penghematan atau pemotongan anggaran sebesar Rp 88,8 miliar, sehingga kini pagu APBN PNRI TA 2016 menjadi Rp 612 miliar dari semula Rp 701 miliar. Komisi X DPR pun meminta agar penghematan atau pemotongan anggaran itu tidak merubah rencana strategis program pengembangan perpustakaan yang telah ditentukan dan tidak mengurangi kualitas kinerja PNRI, khususnya program minat baca dan pengembangan SDM.

(*)