PPP Kubu Muktamar Jakarta Anggap Putusan Menkumham Ilegal

Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) DPP PPP hasil Muktamar Bandung Syaifullah Tamliha mengatakan, keputusan Menkumham tersebut sudah sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo  bahwa dualisme kepengurusan PPP ini bisa diselesaikan melalui muktamar.

Namun demikian, kata Tamliha, berdasarkan keterangan Ketua Majelis Syariah PP Maimoen Zubair atau Mbah Moen, partai berlambah Kabah itu terancam menjadi lembaga swadaya masyarakat (LSM). Bahkan dalam jangka waktu 50 tahun bakal tinggal nama saja atau bubar sebab, karena orientasi para petinggi PPP saat ini hanyalah mengejar proyek di pemerintahan.

"Pemerintah lakukan intervensi. Itu setelah Mbah Moen bertemu Jokowi di Istana, pada malamnya bilang PPP terancam menjadi LSM, 50 tahun mendatang bubar partainya, kejar proyek saja," kata Syaifullah Tamliha.

Dia menyesalkan pemerintah yang terkesan mengintervensi konflik PPP dan keputusan memberlakukan kembali Muktamar Bandung sebagai bentuk sikap frustasi pemerintah atasi konflik PPP.

Menurut Wakil Ketua Fraksi PPP di DPR itu, tidak mudah untuk mengurangi masalah konflik PPP ini menjadi 1 kesepakatan menyelenggarakan muktamar islah yang direncanakan paling lambat digelar pada April 2016.

‎"Sekarang ada kekhawatiran dengan Muktamar Bandung, Djan Faridz juga Muktamar Bandung dan Muktamar tidak menyelesaikan masalah, menurut Mbah Moen," ungkap Tamliha.

Pengamat Politik ‎Yusuf Warsin mengatakan, ada 2 hal yang dapat membubarkan partai, yakni rezim pemerintahan dan internal partai. Namun, katanya, masalah pembubaran partai ini lebih dominan karena faktor eksternal dan intervensi kekuasaan. ‎

Yusuf mengatakan, konflik partai memang hanya dapat diselesaikan oleh internal partai itu sendiri. PPP pun akan rugi bila tidak bisa menyelesaikan koflik karena tidak bisa mengikuti Pilkada Serentak 2017 hingga Pemilu 2019.

"Jangan terjebak politik hukum, sudah ada regulasi yang mengatur parpol. Apa yang terjadi di PPP yang senior, tidak boleh tidak ada. Harusnya PPP jadi soko guru demokrasi di Indonesia, rumah besar umat Islam," kata Yusuf.