Menkumham Isyaratkan Islah PPP Seperti Golkar

Yasonna mengisyaratkan Muktamar islah sebagai jalan keluar untuk PPP.

OlehPutu Merta Surya Putra
Diterbitkan 30 Januari 2016, 02:57 WIB
Share
Copy Link
Batalkan
20160128- Yasonna Laoly Aktifkan Kembali Golkar Munas Riau-Jakarta-Johan Tallo
Perbesar
Menkumham Yasonna Laoly memberikan keterangan pers terkait surat pengaktifan kembali kepengurusan Golkar Munas Riau, Jakarta, Kamis (28/1/2016). SK Kepengurusan Partai Golkar Munas Riau diaktifkan untuk 6 bulan ke depan. (Liputan6.com/Johan Tallo)

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly memperpanjang kepengurusan Golkar Munas Riau, usai kedua kubu berseteru sepakat islah atau rekonsiliasi dengan menggelar Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub).

Menurut Yasonna, penyelesaian rekonsiliasi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tak akan jauh berbeda dengan Golkar.

"Formatnya hampir samalah dengan Golkar," ujar Menteri Yasonna di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Jumat 29 Januari 2016.

Yasonna mengisyaratkan Muktamar islah sebagai jalan keluar untuk PPP.

"Ya kita harapkan begitu (Muktamar islah). Kita akan dorong itu," kata dia.

Di tempat sama, Wakil Ketua Umum PPP versi Muktamar Jakarta, Habil Marati mengatakan, pihaknya ingin mendiskusikan agar islah tanpa Muktamar. Kubu Romahurmuzy atau Romi baiknya bergabung dengan Muktamar Jakarta, sesuai dengan putusan Mahkamah Agung (MA).

Baca Juga

  • Usai Golkar, Pemerintah Kini Berupaya Damaikan PPP
  • Ini Syarat Menkumham Akui Kepengurusan Golkar dan PPP
  • Djan Faridz: Romi Mau Jadi Apa Saya Kasih, Asal Jangan Ketum PPP


Diketahui PPP kubu Romi, mengajukan muktamar islah, demi bersatunya kedua kubu tersebut.

"Kita ingin islah tidak keluar dari putusan MA. Karena nanti (Muktamar) ada potensi untuk digugat lagi," ujar Habil.

Menurut Habil, usulan tersebut mendapat respon baik dari Menko Luhut, saat menemuinya.

"Pak Luhut sangat respek dan konsen dengan ide tersebut. Insya Allah ada solusi dan saya kira pemerintah akan mendukung," jelas dia.

Habil pun menjelaskan, meski tidak ada Muktamar islah, dia mengatakan konsep tersebut akan ada kocok ulang formatur di kepengurusan Muktamar Jakarta.

"Intinya menjalani putusan MA, kemudian baru ada kocok ulang formatur," pungkas Habil.

Baca berita terkini dan terpercaya di Berita Liputan6