Naik Pesawat Komersial, Jokowi Menghemat Rp 120 Juta

Liputan6.com, Tasikmalaya - Dilarang rapat di hotel, itulah larangan untuk seluruh Pegawai Negeri Sipil (PNS) per 1 Desember lalu. Tujuannya tentu demi penghematan negara. Namun tak semuanya mengindahkan instruksi itu.

Seperti ditayangkan Liputan 6 Petang SCTV, Kamis (4/12/2014), sejumlah PNS dari Pemkot Tasikmalaya, Jawa Barat menggelar rapat di sebuah hotel yang jaraknya hanya 2 kilometer dari Balaikota Tasikmalaya. Adanya pendingin udara dan konsumsi yang siap sedia membuat lokasi itu jadi pilihan ketimbang rapat di balaikota.

Padahal di kantor seketaris daerah terdapat ruangan yang cukup besar untuk pertemuan. Ada pula ruang aula yang sanggup menampung 150 orang, meskipun tanpa pendingin udara.

Pihak pemkot beralasan tak ada ruang rapat dan rapat di hotel sudah terlanjur dianggarkan. Untuk kegiatan pelatihan tentang pelaporan kinerja instasi pemerintah ini setidaknya dana yang dikeluarkan untuk hotel mencapai Rp 28 juta. Mereka pun menyatakan siap ditegur presiden.

Di Mandailing Natal, Sumatera Utara instruksi ini juga belum dijalankan. Pertemuan dan sosialisasi forum kerukunan umat beragama dengan ormas keagamaan masih di gelar di hotel. Alasannya karena yang mengikuti rapat tidak semua PNS.

Apa yang dilakukan oleh sejumlah PNS memang berbanding terbalik dengan yang dilakukan presiden. Jokowi mulai menerapkan jurus berhemat, setidaknya dengan naik pesawat komersial saat kunjungan kerja ke Semarang, Jawa Tengah beberapa waktu lalu. Ternyata nominal yang bisa dihemat cukup fantastis.

Sebagai gambaran, perjalanan dinas dengan menyewa satu Maskapai Garuda bisa mencapai Rp400 juta sekali jalan, dan jika memakai pesawat kepresidenan sekitar Rp160 juta sekali perjalanan.

Saat Jokowi memilih memakai pesawat komersial ke Semarang dengan duduk di kursi ekonomi bersama 15 stafnya, negara ternyata hanya keluar Rp40 juta rupiah saja. Artinya ada Rp120 juta rupiah yang bisa dihemat negara. Tapi apa jadinya jika hanya sang presiden yang rajin berhemat.

Sementara itu suguhan ubi dan singkong menjadi sajian dalam rapat-rapat di pemerintahan, menyusul gerakan hidup sederhana untuk PNS yang diserukan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi.

Selain baik untuk berhemat, singkong juga baik bagi kesehatan. Menurut ahli gizi, kandungan gizi singkong lebih kaya tetapi lebih aman bagi mereka yang memiliki penyakit gula.

Jika dibandingkan nilai gizi per 100 gram, karbohidrat pada nasi paling tinggi sebesar 44 gram, sementara singkong mengandung 34 hingga 36 gram karbohidrat. Namun yang paling rendah adalah kandungan karbohidrat pada ubi hanya sebesar 24 gram.

Gerakan hidup sederhana bagi PNS di masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo ini memang tidak terlepas dari latar belakang kehidupan Jokowi.

Kesederhanaan keluarga Notomiharjo dan Sujiatmi, orangtua Joko Widodo terekam jelas dalam benak Sutarti, sahabat keluarga Jokowi semasa kecil.

Diharapkan gerakan hidup hemat pemerintahan Jokowi ini benar-benar merasuk dalam keseharian para aparatur negara, bukan sekedar pencitraan. (Ein)