Wakil Ketua DPRD DKI: Bus Hibah Tetap Harus Ber-BBG

Liputan6.com, Jakarta - Seluruh kendaraan umum di Ibukota nantinya wajib menggunakan bahan bakar gas (BBG). Hal ini diatur oleh Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2005 Pasal 20 tentang Pengendalian Pencemaran Udara.

Karena itu, meskipun ada hibah bus yang tidak menggunakan BBG dari pihak swasta,  hibah akan terhambat oleh perda itu nantinya.

"Selama untuk angkutan umum, Perda No 2 tahun 2005 Pasal 20 tersebut akan terus mengikat," kata Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Triwisaksana di Jakarta, Selasa (25/3/2014).

Namun, faktanya saat ini sebagian besar kendaraan operasional DKI masih menggunakan bahan bakar solar. Pria yang karib disapa Sani itu mengatakan, kendaraan-kendaraan itu sedang dalam fase peralihan dari solar menjadi gas.

"Saat ini kendaraan operasional DKI masih dalam tahap peralihan ke BBG," kata Sani.

Ada sebanyak 3 perusahaan swasta yaitu Telkomsel, Ti-Phone, dan Roda Mas yang berniat memberikan sumbangan bus masing-masing sebanyak 10 armada sejak 2013 lalu. Hanya, hibah tersebut mengalami hambatan administrasi perihal pajak reklame yang dikenakan pada iklan di badan bus.

Aturan itu sempat membuat Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok naik pitam pada rapat penandatanganan MoU pekan lalu. (Yus Ariyanto)