Hotel Sultan Tetap Layani Tamu yang Terlanjur Pesan Kamar Meski Bangunan Terancam Dibongkar

Lebih lanjut Hamdan mengatakan, properti adalah hak milik Indobuildco untuk seluruh bangunan ini. "Kamar hotel dan sebagainya bukan punya negara," tegasnya.

Ia menyambung bahwa, "Ini murni milik Indobuildco. Ada pemisahan hak secara horizontal, bangunan ini 180 m2 milik Indobuildco. Silakan jalan di atas properti sendiri bukan properti orang lain."

Diketahui sebelumnya, Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno (PPKGBK) mengimbau tamu untuk berhati-hati kalau sedang atau ingin menginap di Hotel Sultan. Hal ini karena PPKGBK sudah melakukan langkah persuasif meminta PT Indobuildco agar mengosongkan Hotel Sultan yang telah habis masa hak guna bangunan (HGB).

Direktur Utama PPKGBK Rakhmadi Kusumo mengatakan, pihaknya sudah melakukan pemasangan spanduk atau plang yang bertuliskan, tanah di atas Hotel Sultan adalah aset negara milik pemerintah berdasarkan Hak Pengelolaan (HPL) Nomor 1/Gelora atas nama Sekretariat Negara. 

"Itu sebabnya hari ini kami buat spanduk deklarasi, bukan saja kepada pemilik Indobuildco, kepada seluruh rakyat Indonesia atau penghuni daripada Hotel Sultan atau sejenisnya," tegas Rakhmadi di Kompleks GBK, Jakarta, Rabu (4/10/2023).

"Mungkin ada department atau ada orang yang mau menginap di sana. Saya ingatkan Anda hati-hati, karena bukan tidak mungkin anda berpotensi untuk dirugikan kalau masih menggunakan hal tersebut," tegasnya.  

Rakhmadi kembali menjelaskan, PPKGBK ingin mengabarkan kepada publik bahwa tidak boleh ada seorang pun keluar atau masuk tanpa seizin dari pemilik lahan. Pada konteks ini ia mengarahkannya terhadap PT Indobuildco. 

"Oleh karena itu, melalui kesempatan yang sangat penting ini kami minta kepada Indobuildco agar diberi kesempatan kepada manajemen secara persuasif untuk menyelesaikan tanggungjawabnya," ungkap dia. 

Indobuildco pun diingatkan supaya tidak menduduki secara ilegal tanah eks HGB 26/Gelora dan HGB 27/Gelora. Sebab, ada banyak pasal-pasal terkait pidana umum memasuki dengan tanpa hak, menduduki tanpa hak, juga unsur-unsur pidana khusus tipikor. 

"Itu lah sebabnya kami katakan kepada publik ini, semua, siapapun, kami telah pancangkan, yaitu spanduk supaya setiap orang kemudian hati-hati dan juga menghargai daripada perintah pengadilan, putusan daripada pengadilan tersebut," tuturnya.   

Sebelumnya diberitakan, Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno (PPKGBK) mengaku masih belum mengetahui bagaimana nasib karyawan dan pekerja di Hotel Sultan, pasca PT Indobuildco didesak mengosongkan lahan hotel bintang 5 tersebut.

Soal nasib karyawan Hotel Sultan, Direktur Utama PPKGBK Rakhmadi Kusumo mengatakan itu merupakan hal teknis. Sehingga ia belum bisa memutuskan apakah mereka nantinya bakal langsung masuk PPKGBK setelah Indobuildco angkat kaki, atau bagaimana.

"Ini bisa kami bicarakan dengan baik untuk masalah ini. Kenapa? Karena tentu Kemensetneg juga punya pengalaman-pengalaman, seperti di Taman Mini contohnya, bahwa karyawan tentunya hak-hak mereka sejatinya masih di bawah Indobuildco," ujarnya di Komplek GBK, Jakarta, Rabu (4/10/2023).

"Tetapi kalau ke depannya bisa dimanfaatkan lebih baik bersama PPKGBK, tentu kami akan mencarikan solusi yang terbaik untuk mereka," imbuh Rakhmadi.

Ke depan, ia berjanji eks area lahan Hotel Sultan nantinya akan dibangun kawasan yang lebih terbuka untuk masyarakat. Menurut rencana detail tata ruang, sebagian area Hotel Sultan juga direncanakan akan kembali dipakai sebagai lahan komersial.

"Rencana induk itu sejatinya bagaimana kita optimalisasi aset di GBK lebih baik pada masyarakat. Secara RDTR ada area komersial," terang Rakhmadi.

"Kita ingin lebih baik lagi, masyarakat bisa masuk ke dalam, ruang terbuka hijau, aspek komersial, dan ruang untuk masyarakat. Syukur-syukur punya ikon atau landmmark baru di Jakarta," tuturnya.