Penumpang Bus Lintas Pulau Bawa 61 Kg Merkuri Ilegal

Liputan6.com, Jakarta - Polisi membongkar penyelundupan merkuri ilegal di kawasan Pelabuhan Penyeberangan Bakauheni, Lampung Selatan. Sebanyak 61 botol berisi merkuri dengan total berat sekitar 61 kilogram disita.

Kasatreskrim Polres Lampung Selatan AKP Stefanus Boyoh mengatakan, kasus tersebut terungkap saat petugas KSKP Bakauheni melakukan pemeriksaan rutin terhadap penumpang bus, Kamis (1/10/2026) pukul 06.00 WIB.

"Dari pemeriksaan tersebut ditemukan dugaan pengiriman merkuri tanpa dilengkapi perizinan yang sah," kata Stefanus, Senin (5/10/2026).

Petugas kemudian mengamankan seorang penumpang berinisial EKL (45), warga Deli Serdang, Sumatera Utara.

Saat memeriksa barang bawaannya, polisi menemukan puluhan botol yang diduga berisi merkuri. Setiap botol diketahui memiliki berat kurang lebih 1 kilogram.

Tidaak berhenti di penangkapan EKL, penyidik kemudian melakukan pengembangan untuk mengungkap tujuan pengiriman merkuri tersebut.

Hasil penyelidikan mengarah ke wilayah Bogor, Jawa Barat. Di lokasi tersebut, polisi mengamankan seorang perempuan berinisial M (52), warga Jakarta Barat. M diduga merupakan penerima merkuri yang dibawa EKL.

"Dalam perkara ini kami menetapkan dua orang sebagai tersangka. EKL berperan membawa merkuri, sedangkan M diduga sebagai penerima merkuri," sebutnya.

Dari tangan kedua tersangka, polisi menyita 61 botol merkuri dengan total berat sekitar 61 kilogram.

Polisi juga mengamankan 200 lembar label stiker yang diduga digunakan untuk ditempelkan pada kemasan merkuri.

"Merkuri/HG Spesial for Gold 99,999% Weight: 1 Kg Net Sudah Diaktifkan - Siap Pakai."

Temuan tersebut menjadi bagian dari barang bukti yang diduga menunjukkan merkuri telah dikemas dan dipersiapkan untuk diedarkan.

Atas perkara tersebut, kedua tersangka dijerat Pasal 161 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Minerba.

Pasal tersebut mengatur mengenai kegiatan menampung, mengangkut, atau menjual komoditas tambang yang tidak berasal dari pemegang izin yang sah.

Selain itu, kedua tersangka juga dijerat Pasal 106 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan terkait kegiatan perdagangan tanpa memiliki perizinan berusaha.

"Ancaman pidana untuk Pasal 161 maksimal 5 tahun penjara dan denda paling banyak Rp 100 miliar. Sedangkan Pasal 106 ancamannya maksimal 4 tahun penjara atau denda paling banyak Rp 10 miliar," tegasnya.