Italia Mulai Hapus Nama Ibu Lesbian Non-Biologis dari Akta Kelahiran Anak

Efek dari langkah tersebut adalah membatasi hak-hak tertentu untuk orangtua yang tidak terdaftar. Itu juga mengharuskan mereka memiliki izin untuk melakukan tugas keluarga sehari-hari, seperti menjemput anak dari sekolah, atau menggunakan layanan publik atas nama mereka.

Cabang lokal kelompok kampanye LGBT Asosiasi Keluarga Pelangi telah meluncurkan protes resmi. "Akta kelahiran ini tidak melanggar hukum apa pun sejak ditandatangani dalam kekosongan legislatif, yang sekarang membuat anak-anak kami dalam ketidakpastian," kata kelompok itu dalam sebuah pernyataan ketika akta pertama dibatalkan pada bulan Juni 2023.

Kelompok tersebut menambahkan, "Kami meminta agar anak-anak kami tidak lain adalah warga negara, dilindungi sepenuhnya, dan agar keluarga kami tidak dihancurkan oleh kemauan politik pemerintah untuk memaksakan model keluarga tunggal."

Pada Maret 2023, pemerintah Meloni juga memperkenalkan undang-undang untuk memperpanjang larangan nasional ibu pengganti bagi pasangan yang menggunakan layanan tersebut di luar negeri. Jika lolos, siapa pun yang melanggar hukum dapat menghadapi hukuman penjara dua tahun dan denda lebih dari 1 juta dolar AS.

Undang-undang tersebut belum diperdebatkan di parlemen, dan telah dikritik karena menargetkan pasangan sesama jenis. Bahkan kabarnya aturan juga akan diperluas ke pasangan heteroseksual yang menggunakan layanan ibu pengganti di luar negeri.

Meloni banyak berkampanye tentang anti-LGBT, dan sejak menjabat pada bulan Oktober 2022 telah vokal tentang keinginannya untuk memastikan "semua bayi lahir dari laki-laki dan perempuan."

Padua adalah kota pertama di Italia yang secara surut membatalkan akta kelahiran. Tetapi kelompok hak asasi khawatir daerah lain, terutama yang dikendalikan oleh pemerintah kanan-tengah akan mengikuti.

Pada akhir Juni, sekitar 300 wanita ikut serta dalam aksi duduk di luar istana keadilan Padua setelah jaksa penuntut negara di kota itu mengatakan akta kelahiran 33 anak yang lahir dari pasangan lesbian tidak sah. Dalam protes damai, para wanita mengangkat tanda dengan slogan seperti, "Guru mengajarkan kita bahwa kita semua sama. Bukankah gurumu mengajarimu?"

Sebelumnya mengutip kanal News Liputan6.com, Minggu, 23 Juli 2023, kabar rencana pertemuan Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender (LGBT) se-ASEAN di Jakarta jadi perhatian serius dari sejumlah kalangan. Bahkan desakan melarang acara bertajuk ASEAN Queer Advocacy Week itu lantang disuarakan. 

Direktur Intelijen dan Keamanan (Dirintelkam) Polda Metro Jaya, Kombes Pol Hirbak Wahyu Setiawan mengatakan asal mula informasi pertemuan LGBT ASEAN itu beredar. Ia menyebut desas-desus itu disebarkan lewat akun yang saat ini sudah ditutup.

"Ya kan yang membuat undangan itu dari akun itu. Sedangkan sekarang akun itu ditutup nggak bisa masuk ditutup gara-gara gaduh," sebut Hirbak saat dihubungi, Rabu, 12 Juli 2023.

Di samping itu, lanjut Hirbak, pihaknya juga telah memastikan tidak ada kegiatan tersebut digelar di Jakarta. Terlebih, telah diklaim bahwa acara tersebut batal digelar.

"Nggak ada, waktu informasi itu muncul kita cek enggak ada. Yang bikin event itu belum ada, yang mengajukan perizinan ataupun pemberitahuan juga nggak ada," katanya.

"Yang jelas pada saat isu ada kita sudah ada mas seluruh hotel, tempat-tempat itu nggak ada," tambah dia.