Dulu Paling Tercemar di Eropa, Milan Jadi Kota Hijau dengan 3 Juta Pohon

Liputan6.com, Roma - Milan, salah satu kota dengan tingkat polusi tertinggi di Eropa, akan melakukan penghijauan besar-besaran dengan menanam 3 juta pohon dan semak dalam empat tahun ke depan. Upaya ini diharapkan membantu memurnikan udara di jalan-jalan kota yang diselimuti kabut asap.

Dikutip dari Euronews, program Forestami di Milan ditetapkan sebagai salah satu dari lima proyek baru yang mendapat pengakuan UN World Restoration Flagships dari Program Lingkungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNEP).

UNEP menyatakan, penghargaan tersebut diberikan sebagai bentuk pengakuan atas upaya Milan mengembalikan alam ke salah satu kawasan metropolitan terpadat dan paling tercemar di Eropa. Program ini menargetkan penanaman sekitar satu pohon untuk setiap penduduk serta pemulihan kawasan perkotaan yang terdegradasi seluas kurang lebih 350 lapangan sepak bola.

"Inisiatif ini memperluas akses ke ruang terbuka hijau, melibatkan anak-anak sekolah, serta memulihkan berbagai lokasi, termasuk bekas kawasan industri, tempat parkir, dan halaman penyimpanan," kata UNEP dalam pengumumannya.

UNEP menjelaskan, program World Restoration Flagships memberikan pengakuan kepada proyek-proyek restorasi berskala besar dan berjangka panjang yang ambisius serta menjanjikan. Program tersebut juga berkontribusi terhadap komitmen global untuk memulihkan 1 miliar hektare ekosistem yang terdegradasi pada 2030.

Forestami menjadi satu dari hanya lima proyek yang menerima penghargaan tersebut dalam COP17 dan satu-satunya proyek dari Eropa.

Empat proyek lainnya adalah inisiatif pemulihan lahan basah Urban Nature Reborn di Kolombia; Green Seattle Partnership, program pemulihan dan pemeliharaan kawasan taman di Seattle, Amerika Serikat; Great Rift Valley Renaissance di Ethiopia, yang bertujuan menghidupkan kembali salah satu lanskap hutan paling terdegradasi di Tanduk Afrika; serta Blue Bay Restoration di China, sebuah upaya berskala besar untuk memulihkan ekosistem pesisir dan laut negara tersebut.

Pemulihan Alam Global Terus Berjalan, tetapi Belum Cukup Cepat

Pada hari yang sama dengan pengumuman penghargaan untuk Milan, UNEP menerbitkan laporan penting mengenai perkembangan pemulihan ekosistem global.

Laporan tersebut menemukan bahwa restorasi tengah berlangsung di area seluas 252 juta hektare yang tersebar di 149 negara. Angka itu menjadi upaya pemulihan ekosistem global terbesar yang terdokumentasi hingga saat ini.

"Hari ini, kita menyaksikan terbentuknya salah satu gerakan untuk alam terbesar dalam sejarah yang tercatat," kata Direktur Eksekutif UNEP Inger Andersen.

"Namun, pada titik tengah Dekade PBB untuk Restorasi Ekosistem, kita masih belum memulihkan alam dalam skala maupun kecepatan yang dibutuhkan," tambahnya.

Kemajuan menuju target 30x30, yakni melindungi setidaknya 30 persen daratan dan lautan Bumi yang terdegradasi pada akhir dekade ini, masih menunjukkan hasil yang beragam.

Pemulihan ekosistem daratan telah mencapai hampir setengah dari target global. Sementara itu, pemulihan ekosistem air tawar, laut, dan pesisir masih tertinggal, meskipun kawasan-kawasan tersebut mengalami degradasi dengan laju paling cepat.

Di sisi lain, pendanaan restorasi tahunan perlu ditingkatkan hingga lebih dari empat kali lipat.

Restorasi ekosistem dinilai penting untuk menjamin ketahanan pangan dan air, memperkuat ketahanan terhadap perubahan iklim, serta menjaga kesehatan manusia.

Pemulihan hanya 15 persen dari kawasan prioritas global dapat menangkap dan menyimpan emisi setara karbon dioksida sebesar 30 persen dari total emisi sejak Revolusi Industri. Upaya tersebut juga dapat membantu mencegah 60 persen kepunahan spesies.

Menurut UNEP, pencapaian target global juga berpotensi menciptakan hingga sekitar 32 juta lapangan kerja baru di seluruh dunia pada 2030.

"Kita tidak bisa berharap memperbaiki alam dengan satu tangan sementara menghancurkannya dengan tangan yang lain," kata Sekretaris Eksekutif Sekretariat Konvensi Keanekaragaman Hayati (CBD), Astrid Schomaker, yang turut menerbitkan laporan tersebut.

Ia menegaskan, pemerintah harus mengatasi faktor-faktor penyebab degradasi ekosistem dan berinvestasi dalam mekanisme pemantauan untuk memastikan upaya pemulihan yang telah berjalan dapat bertahan dalam jangka panjang.

Laporan tersebut juga menekankan bahwa pemerintah perlu melampaui pendekatan yang hanya berfokus pada proyek-proyek individual. Pemerintah didorong membangun "ekonomi restorasi", yakni sistem yang memungkinkan pemulihan alam secara berkelanjutan sekaligus mendukung lapangan kerja dan mata pencaharian masyarakat dalam jangka panjang.