Katib PBNU: Jangan Ngoyo Mau Naik Haji

Liputan6.com, Jakarta - ‎Katib Aam PBNU Yahya Cholil Staquf meminta agar umat Islam tidak perlu berebutan untuk naik haji. Hal ini sebagai respons atas musibah yang terjadi saat pelaksanaan ibadah haji tahun ini.

"Mungkin kita lupa, pada seluruh umat Islam, bahwa ibadah haji itu wajib dan kalau dijamin selamat. Kalau ada risiko tidak selamat, kalau di situ kehilangan harta sedikit saja, itu sudah tidak wajib. Jangan ngoyo mau naik haji," kata Yahya, ‎di Gedung PBNU, Jakarta, Jumat (2/10/2015).

‎Yahya menyarankan agar Pemerintah Arab Saudi memotong kuota dari negara pengirim jemaah haji. Sebab, keselamatan jemaah adalah yang utama.

Saat ini, lanjut Yahya, kuota yang dimiliki Indonesia mencapai 2 juta orang. Ia menuturkan, sebaiknya kuota tersebut dipotong setengahnya atau menjadi 1 juta orang saja.

"Daripada kirim banyak, lebih baik potong semua kuota sampai benchmark betul-betul dijamin ibadah itu. Kalau tidak dapat bagian ya biarkan, kalau keduluan Izrail ya tidak apa-apa‎," tutur dia.

"Kalau tidak mampu haji ya tidak apa-apa. Mau lihat Kabah, ya umroh kan bisa," tandas Yahya.

Tragedi Mina terjadi pada Kamis 24 September pagi waktu Arab Saudi. Tragedi ini menewaskan lebih dari 700 jemaah dan melukai lebih dari 800 jemaah lainnya dari berbagai negara. Di antara korban itu terdapat jemaah haji asal Indonesia. Perkembangan terakhir, jemaah haji Indonesia yang tewas mencapai 91 orang.

Sekretaris Kabinet Pramono Anung sebelumnya mengatakan, Presiden Joko Widodo telah melobi Pemerintah Arab Saudi agar Indonesia mendapatkan penambahan kuota haji tahun depan. Permintaan itu disampaikan langsung pada Raja Arab Saudi.

"Saat jamuan santap siang kenegaraan tadi, Presiden menyampaikan kepada Raja Arab Saudi tentang penambahan kuota haji. Tidak berapa lama, Menteri Negara Urusan Agama Kerajaan Arab Saudi Muhamad Ali Sheikh melakukan kunjungan kehormatan kepada Presiden," kata Pramono.

"Sekaligus juga menyampaikan persetujuan penambahan kuota haji sebesar 10 ribu orang."

Sejak 2013, Pemerintah Kerajaan Arab Saudi mengurangi kuota haji dari negara-negara pengirim jemaah. Kebijakan itu diterapkan menyusul pembangunan Masjidil Haram yang tengah berlangsung. (Mvi/Sun)