Gelombang Protes Guncang Kashmir, Kebijakan Pakistan Disorot

Liputan6.com, Islamabad - Musim panas 2026 menjadi ujian serius bagi pemerintahan Pakistan di Jammu dan Kashmir yang dikelola Pakistan (PJK). Protes yang awalnya dipicu persoalan tarif listrik dan subsidi tepung berkembang menjadi gerakan yang lebih luas di bawah koordinasi Joint Awami Action Committee (JAAC), koalisi yang terdiri dari pedagang, kelompok masyarakat sipil, dan aktivis.

JAAC mengajukan 38 tuntutan, termasuk penghapusan 12 kursi Majelis Legislatif yang diperuntukkan bagi pengungsi Kashmir di Pakistan. Kelompok tersebut menilai keberadaan kursi itu merupakan bentuk campur tangan Islamabad dalam politik lokal dan mengurangi keterwakilan masyarakat Kashmir, dikutip dari Eurasiareview.

Ketegangan meningkat setelah negosiasi antara JAAC dan pemerintah gagal pada Juni. Pada 5 Juni, pemerintah Pakistan menetapkan JAAC sebagai organisasi terlarang berdasarkan undang-undang antiterorisme. Pemerintah juga menangguhkan layanan internet dan komunikasi seluler serta mengumumkan pemilihan regional yang dijadwalkan berlangsung pada akhir Juli.

Amnesty International mengecam langkah tersebut dan memperingatkan bahwa undang-undang antiterorisme digunakan untuk menekan gerakan protes politik.

Penindakan kemudian berujung bentrokan di Rawalakot. Sebanyak 11 orang tewas dan lebih dari 70 lainnya terluka ketika polisi dan pasukan paramiliter berupaya membubarkan demonstran.

Penyelenggara aksi menuduh aparat keamanan melepaskan tembakan ke arah warga sipil. Sementara itu, pihak berwenang menyatakan personel keamanan mereka diserang oleh demonstran.

Setelah bentrokan, aparat mengajukan tuduhan penghasutan terhadap sejumlah pemimpin JAAC, termasuk Shaukat Nawaz Mir. Pemerintah juga menawarkan hadiah 10 juta rupee Pakistan bagi informasi yang mengarah pada penangkapan mereka.

Kematian para demonstran di Rawalakot memicu aksi solidaritas dari komunitas Kashmir di luar negeri.

Pada 9 Juni, diaspora Kashmir di Inggris menggelar demonstrasi di depan perwakilan diplomatik Pakistan di London. Aksi yang lebih besar kembali digelar pada 5 Juli dengan melibatkan ribuan orang yang berjalan menuju Komisi Tinggi Pakistan di pusat London.

Para demonstran menuntut pembebasan tahanan, penyelidikan atas kematian warga sipil, serta pemulihan layanan komunikasi di PJK. Aksi serupa juga berlangsung di Bradford.

Mobilisasi kemudian meluas ke Amerika Serikat. Pada 11 Juli, komunitas Kashmir dari Washington DC, Maryland, dan Virginia menggelar demonstrasi di sekitar Gedung Putih. Mereka menyerukan perhatian dan intervensi internasional terhadap situasi di PJK.

Para demonstran meminta pemerintah Pakistan memulihkan akses komunikasi, menyelidiki kematian selama aksi protes, serta mempertanggungjawabkan dugaan pelanggaran hak asasi manusia.

Meluasnya aksi diaspora membuat pemerintah Pakistan menghadapi tekanan yang tidak hanya berasal dari dalam PJK. Persoalan yang bermula sebagai protes terhadap kebijakan ekonomi lokal kini berkembang menjadi isu politik dan hak asasi manusia yang mendapat perhatian di luar negeri.

Bagi pemerintah Pakistan, penanganan terhadap JAAC menjadi ujian terhadap legitimasi pemerintahannya di PJK. Penggunaan undang-undang antiterorisme dan kekuatan keamanan untuk menghadapi gerakan protes berpotensi memperbesar ketegangan, terutama jika tuntutan politik dan ekonomi para demonstran tidak segera ditangani melalui dialog.