APBN 2027: Subsidi BBM dan LPG 3 Kg Dipangkas Jadi Rp 131,4 Triliun

Liputan6.com, Jakarta - Ketua Badan Anggaran DPR, Said Abdullah menyebut subsidi BBM dan LPG 3 kg dalam APBN 2027 ditetapkan sebesar Rp 131,39 triliun setelah pemerintah dan DPR menyepakati penurunan sejumlah anggaran subsidi energi.

Anggaran tersebut terdiri atas subsidi jenis BBM tertentu sebesar Rp 28,34 triliun dan subsidi LPG tabung 3 kg sebesar Rp 103,05 triliun. Pemerintah dan DPR juga menetapkan volume LPG 3 kg sebesar 8.000 dan volume BBM bersubsidi sesuai parameter APBN 2027.

"Subsidi BBM dan LPG tabung 3 kg Rp 131,39 triliun,” ujar Said Abdullah dalam Rapat Paripurna DPR di Kompleks Parlemen, Selasa (29/9/2026).

Said mengatakan penurunan subsidi mencakup minyak tanah, solar, dan LPG 3 kg. Pemerintah melakukan penyesuaian tersebut bersamaan dengan pembenahan data penerima subsidi agar anggaran lebih tepat sasaran.

"Penurunan sejumlah anggaran subsidi seperti minyak tanah, solar, dan LPG 3 kg tidak berarti perhatian kita terhadap rakyat miskin menurun,” kata Said.

Said mengatakan, pemerintah akan memperbaiki data penerima subsidi karena kelompok masyarakat pada desil bawah dinilai masih cenderung kurang mendapatkan manfaat dari skema subsidi energi yang berjalan selama ini."

"Penurunan subsidi tersebut karena disertai dengan pembenahan data penerima subsidi, sehingga akan lebih tepat sasaran dan mengefisienkan anggaran subsidi energi kita,” tutur Said.

Sebelumnya, Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Yuliot Tanjung, melihat adanya kemungkinan peningkatan beban subsidi dan kompensasi BBM hingga LPG. Beban subsidi dan kompensasi tersebut diprediksi berpotensi membengkak hingga Rp 300 triliun pada tahun ini, 2026.

Yuliot menerangkan bahwa kemungkinan tersebut timbul sebagai dampak dari ketegangan geopolitik global yang belum mereda. Harga energi global ikut terkerek akibat konflik antara Amerika Serikat dan Iran, serta Rusia dan Ukraina.

"Kalau bagi Indonesia sendiri, meningkatnya harga energi ini berdampak terhadap pembiayaan alokasi subsidi dan kompensasi yang disiapkan oleh negara," kata Yuliot dalam EBTKE ConEx di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Rabu (2/9/2026).

Sebagaimana diketahui, APBN menanggung subsidi dan kompensasi untuk BBM, listrik, hingga LPG. Yuliot mengaku pihak kementeriannya telah menghitung potensi kenaikan beban subsidi dan kompensasi yang harus ditanggung kas negara.

Tren kenaikan harga energi global dinilai mampu mengerek beban subsidi dan kompensasi energi hingga Rp 300 triliun. Oleh karena itu, diperlukan upaya mitigasi melalui akselerasi implementasi energi baru terbarukan (EBT).

"Kami dari Kementerian ESDM sudah menghitung dampak kenaikan ini. Jika tidak diantisipasi dengan ketersediaan energi baru dan terbarukan, konsekuensinya adalah peningkatan kompensasi dan subsidi, dari Rp 400 triliun itu bisa meningkat sekitar Rp 300 triliun," ungkapnya.