Israel Hancurkan Puluhan Toko Palestina untuk Proyek Jalan

Liputan6.com, Tel Aviv - Buldoser Israel menghancurkan puluhan toko milik warga Palestina di pinggiran sebuah kota di tenggara Yerusalem pekan ini. Penggusuran dilakukan untuk membuka lahan bagi proyek jalan yang terkait dengan permukiman Israel di Tepi Barat yang diduduki.

Israel menyatakan pembongkaran itu dilakukan untuk membuka lahan pembangunan jalan baru yang nantinya digunakan warga Palestina. Namun, menurut pejabat Palestina, jalan tersebut sebenarnya merupakan jalur pengalihan agar kendaraan warga Palestina tidak lagi melintas di jalan raya utama baru yang sedang dibangun Israel untuk menghubungkan permukiman-permukiman Israel di sekitar wilayah itu dengan Yerusalem.    

Proyek tersebut merupakan bagian dari kawasan strategis di Tepi Barat yang dikenal sebagai E1. Israel mengembangkan kawasan itu dengan tujuan mencegah berdirinya negara Palestina.

"Toko-toko yang dihancurkan adalah lokasi tempat Israel berencana membangun jalan baru yang akan mengalihkan seluruh lalu lintas Palestina ke jalan tersebut sehingga mereka dapat menutup seluruh wilayah E1 bagi warga Palestina," kata Hagit Ofran, direktur kelompok antipermukiman Peace Now seperti dikutip dari Associated Press.

Pembongkaran pada Selasa (12/5/2026) terjadi di Kota al-Eizariya, kurang dari sepekan setelah sejumlah pemilik menerima pemberitahuan untuk mengosongkan toko-toko yang dibangun tanpa izin. Para pengacara telah mengajukan banding hingga ke Mahkamah Agung Israel, tetapi pembongkaran tetap dilanjutkan.

Otoritas Israel mengatakan bangunan-bangunan tersebut, termasuk tempat pencucian mobil, toko besi tua, dan kios sayuran, dibangun secara ilegal. Menurut mereka, para pemilik telah diperingatkan selama beberapa tahun bahwa penertiban akan dilakukan.

COGAT, badan militer Israel yang mengawasi urusan sipil di Tepi Barat, mengatakan bangunan-bangunan itu menghalangi pembangunan jalan yang direncanakan untuk menghubungkan kota-kota Palestina.

Israel menyebut sistem jalan baru tersebut dimaksudkan untuk mengatasi kemacetan dan meningkatkan kualitas hidup warga Palestina di kawasan itu.

Kelompok hak asasi manusia dan Otoritas Palestina yang didukung komunitas internasional mengatakan pembongkaran ini berkaitan dengan rencana Israel untuk merombak sistem transportasi dan menciptakan jaringan jalan terpisah bagi pemegang identitas Israel dan Palestina. Mereka menyebut jalan terowongan dan jalur pengalihan yang direncanakan Israel akan mengalihkan lalu lintas Palestina dari jalan raya utama Israel yang menghubungkan permukiman-permukiman di Tepi Barat dengan Yerusalem, yang pada praktiknya memutus akses pengendara Palestina dari sebagian besar wilayah tersebut.

Sebagian toko yang dihancurkan memang menutupi trotoar dan jalan menuju kota. Namun warga Palestina mengatakan izin pembangunan yang layak hampir mustahil diperoleh dari otoritas Israel, sementara permukiman Israel terus berkembang pesat.

Mohammad Abu Ghalieh, pemilik toko berusia 48 tahun, mengaku terpukul karena harus memulai semuanya dari awal setelah pembongkaran tersebut.

"Empat puluh delapan tahun saya bekerja siang dan malam untuk membangun sesuatu bagi anak-anak dan keluarga saya, lalu dalam satu hari satu malam semuanya hilang," katanya. 

Daoud al-Jahalin, kepala dewan desa terdekat, mengatakan lebih dari 200 keluarga akan kehilangan sumber penghasilan mereka.

Proyek E1 menjadi sangat kontroversial karena membentang dari pinggiran Yerusalem hingga jauh ke wilayah Tepi Barat yang diduduki, memisahkan kota Ramallah dan Bethlehem serta menghambat pergerakan warga Palestina dari utara ke selatan.

Baik para pemimpin Israel maupun para pengkritik permukiman menyatakan bahwa rencana E1 akan mempersulit upaya pembentukan negara Palestina yang berkesinambungan di Tepi Barat. Israel berencana membangun sekitar 3.500 apartemen di dekat permukiman Maale Adumim yang sudah ada.

Israel merebut Tepi Barat dalam perang Timur Tengah tahun 1967. Komunitas internasional secara luas menganggap pembangunan permukiman Israel di wilayah pendudukan tersebut ilegal dan menjadi hambatan bagi perdamaian.