Pembatalan Konferensi Internasional Gandhara 2026 Picu Sorotan Global atas Isu Minoritas di Pakistan

Liputan6.com, Islamabad - Upaya Pakistan mengangkat kembali warisan peradaban Gandhara sebagai bagian dari diplomasi budaya dan pengembangan pariwisata menuai sorotan internasional, menyusul pembatalan Konferensi Internasional Gandhara 2026 yang semula dijadwalkan berlangsung akhir Maret lalu.

Wilayah Gandhara, yang mencakup kawasan seperti Taxila, Swat Valley, dan Peshawar, pernah menjadi pusat penting peradaban Buddha antara abad ke-3 SM hingga abad ke-5 M. Di bawah kekuasaan Kekaisaran Maurya dan Kushan, kawasan ini dikenal sebagai titik pertemuan budaya Yunani dan Buddha, serta pusat pembelajaran dan aktivitas keagamaan.

Namun, sejumlah pengamat menilai narasi kebangkitan Gandhara yang diusung Pakistan saat ini tidak sejalan dengan kondisi sosial dan kebijakan domestik, khususnya terkait perlindungan terhadap kelompok minoritas, dikutip dari laman European Times, Minggu (19/4/2026).

Data demografi menunjukkan komunitas Buddha di Pakistan saat ini sangat kecil. Dalam sensus terbaru, jumlahnya hanya sebagian kecil dari populasi dan bahkan dikategorikan dalam kelompok “lainnya”. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai keberlanjutan warisan budaya tersebut tanpa adanya komunitas yang masih mempraktikkannya.

Di sisi lain, perhatian internasional juga tertuju pada penerapan hukum penistaan agama di Pakistan, termasuk Pasal 295-A, yang kerap menjadi sorotan lembaga hak asasi manusia. Organisasi seperti Amnesty International, Human Rights Watch, serta United States Commission on International Religious Freedom mencatat berbagai kasus yang melibatkan tuduhan penistaan agama dan dampaknya terhadap kelompok minoritas.

Beberapa insiden kekerasan terhadap komunitas minoritas dalam beberapa tahun terakhir juga memperkuat kekhawatiran tersebut. Laporan berbagai lembaga menunjukkan adanya peningkatan kasus tuduhan penistaan agama, yang dalam sejumlah kasus berujung pada aksi massa atau proses hukum berkepanjangan.

Dalam konteks ini, rencana penyelenggaraan Konferensi Internasional Gandhara 2026—yang mengundang negara-negara dengan mayoritas penduduk Buddha seperti Thailand, Sri Lanka, dan Jepang—dipandang sebagai bagian dari strategi memperkuat citra Pakistan sebagai pusat warisan Buddha global.

Namun, konferensi tersebut akhirnya dibatalkan di tengah respons internasional yang dinilai kurang antusias serta berbagai pertimbangan keamanan dan kredibilitas.

Sejumlah analis menilai pembatalan ini mencerminkan tantangan yang dihadapi Pakistan dalam memadukan promosi warisan budaya dengan kondisi domestik. Mereka menekankan bahwa upaya pelestarian dan promosi situs sejarah seperti Gandhara memerlukan dukungan kebijakan yang inklusif serta perlindungan terhadap keberagaman sosial dan keagamaan.

Meski demikian, pemerintah Pakistan tetap menyatakan komitmennya untuk mengembangkan sektor pariwisata berbasis sejarah dan budaya, termasuk situs-situs peninggalan Gandhara yang diharapkan dapat menarik wisatawan internasional di masa mendatang.