Filipina Resmikan Komando Baru Penjaga Pantai di Laut China Selatan yang Disengketakan

Liputan6.com, Manila - Penjaga Pantai Filipina pada Kamis (9/4/2026) meresmikan pusat komando khusus pertamanya di rantai Kepulauan Spratly, sebuah kawasan yang menjadi titik panas sengketa di Laut China Selatan dan kerap terjadi konfrontasi dengan kapal-kapal China.

Markas besar distrik penjaga pantai yang baru dibentuk tersebut sebelumnya berada di bawah pengawasan wilayah Palawan. Pusat komando ini akan mencakup area seluas sekitar 68.000 kilometer persegi.

China mengklaim hampir seluruh wilayah Laut China Selatan, meskipun putusan internasional menyatakan klaim tersebut tidak memiliki dasar hukum.

Komandan Penjaga Pantai Filipina Ronnie Gil Gavan mengatakan setelah upacara "aktivasi" pada Kamis bahwa Pulau Pagasa kini akan memiliki komandan setingkat komodor yang bertugas langsung di lokasi. Selain itu, akan ditempatkan secara permanen sebuah kapal, lebih banyak kapal respons, serta sejumlah tenaga spesialis.

"Pembentukan distrik penjaga pantai di sini juga akan memperkuat mental dan pola pikir setiap anggota bahwa pertahanan kelompok pulau Kalayaan merupakan prioritas utama," ujar Gavan, merujuk pada nama Filipina untuk Kepulauan Spratly, seperti dikutip dari CNA.

Penguatan kehadiran penjaga pantai di Pulau Pagasa ini juga mencakup rencana pengerukan pelabuhan agar menjadi lebih dalam, sehingga kapal penjaga pantai dapat bersandar langsung. Saat ini, proses pengangkutan personel ke dan dari Pagasa masih harus menggunakan perahu kecil.

Menurut juru bicara penjaga pantai Jay Tarriela pulau-pulau terpencil seperti Kota Island dan Parola Island juga akan mengalami peningkatan status dari substasiun menjadi stasiun utama.

Peningkatan fasilitas di Pagasa akan berdampak pada penambahan anggaran untuk membantu masyarakat setempat, termasuk penyediaan lebih banyak guru dan tenaga medis.

Pulau Pagasa saat ini dihuni sekitar 400 warga Filipina, sebagian besar adalah nelayan beserta keluarga mereka. Namun, China menuduh bahwa para penduduk tersebut tinggal secara ilegal di pulau itu.

China belum memberikan tanggapan spesifik atas perkembangan ini.

Sebelumnya, Filipina juga mengungkapkan rencana untuk mengganti nama lebih dari 100 pulau dan bentuk daratan lainnya di Kepulauan Spratly sebagai upaya memperkuat klaim kedaulatannya di Laut China Selatan.

Menanggapi langkah tersebut, China menuduh Manila melanggar hukum internasional dan mengancam akan mengambil langkah-langkah yang belum dijelaskan untuk melindungi klaimnya sendiri.