Prancis Wajibkan Supermarket Donasikan Makanan Tak Terjual untuk Kurangi Pemborosan

Liputan6.com, Paris - Pemerintah Prancis mewajibkan supermarket untuk mendonasikan makanan yang tidak terjual tetapi masih layak konsumsi kepada badan amal atau organisasi sosial. Kebijakan ini menjadi bagian dari upaya negara tersebut menekan pemborosan makanan sekaligus membantu masyarakat yang membutuhkan.

Aturan tersebut mulai diberlakukan sejak 2016 dan mengharuskan setiap supermarket dengan luas lebih dari 400 meter persegi menjalin kerja sama dengan bank makanan atau lembaga amal untuk menyalurkan produk yang tidak terjual.

Dengan kebijakan ini, membuang makanan yang masih layak konsumsi dari supermarket dapat dianggap sebagai pelanggaran hukum.

Selain itu, undang-undang tersebut juga melarang praktik yang sebelumnya dilakukan sejumlah toko, seperti sengaja merusak makanan yang dibuang agar tidak dapat diambil kembali. Beberapa supermarket diketahui pernah menyemprot makanan dengan bahan kimia seperti pemutih sebelum membuangnya.

Sejak aturan ini diterapkan, jutaan porsi makanan berhasil disalurkan kepada masyarakat yang mengalami kesulitan ekonomi. Pada saat yang sama, volume limbah makanan yang berakhir di tempat pembuangan sampah juga menurun secara signifikan.

Supermarket yang melanggar aturan tersebut dapat dikenai sanksi tegas. Manajer toko berisiko didenda hingga 3.750 euro dan dalam beberapa kasus dapat menghadapi ancaman hukuman penjara.

Kebijakan ini kemudian diperluas ke sektor lain, termasuk produsen makanan dan bisnis katering, guna memperkuat sistem distribusi makanan berlebih.

Langkah tersebut membuat Prancis kerap dipandang sebagai salah satu negara percontohan dalam upaya memerangi kelaparan sekaligus mengurangi pemborosan makanan.