Ekonomi Pakistan Dinilai Stagnan di Tengah Klaim Kemajuan Pemerintah

Liputan6.com, Islamabad - Tahun 2025 dinilai diwarnai oleh serangkaian klaim besar pemerintah terkait kemajuan ekonomi nasional, namun hasilnya justru berbanding terbalik.

Sejumlah pengamat ekonomi menilai kebijakan yang ditempuh lebih berorientasi pada kelangsungan kekuasaan ketimbang mendorong pertumbuhan yang nyata dan berkelanjutan.

Sepanjang tahun lalu, lembaga peradilan dinilai melemah, kompromi politik berisiko dilakukan dengan kelompok pendukung lama rezim otoriter, dan lawan-lawan politik dipenjara atas nama stabilitas dan kemajuan nasional, dikutip dari laman Dawn, Rabu (21/1/2026).

Di tengah penderitaan ekonomi yang meluas, pemerintah menaikkan ekspektasi publik akan keberhasilan kebijakan tersebut, yang sekaligus dipandang sebagai upaya menutup legitimasi politik yang dipersoalkan.

Memasuki 2026, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi sebagai kunci pemulihan. Namun, para analis menilai kapasitas penguasa saat ini terbatas.

Meski memiliki kekuasaan yang lebih terkonsentrasi dibandingkan era pasca-Jenderal Pervez Musharraf, kekuatan tersebut dinilai lebih efektif untuk mempertahankan kekuasaan daripada mendorong reformasi struktural.

Di sisi lain, program penyesuaian ekonomi Dana Moneter Internasional (IMF) telah menekan inflasi, tetapi sekaligus menghambat pertumbuhan. Survei rumah tangga nasional terbaru menunjukkan pemulihan daya beli akibat lonjakan inflasi masa lalu membutuhkan pertumbuhan yang kuat, sesuatu yang bahkan IMF perkirakan sulit dicapai dalam waktu dekat.

Investasi dan Ekspor Mandek

Untuk mendorong pertumbuhan sekaligus menekan defisit eksternal yang terus melebar, pemerintah dituntut meningkatkan investasi dan ekspor. Namun, langkah yang diambil sejauh ini dinilai tidak efektif. Pembentukan berbagai komite ekspor disebut tidak menghasilkan terobosan, sementara diplomasi ekonomi ke negara-negara Teluk hanya menghasilkan arus modal yang terbatas meski puluhan pertemuan telah digelar.

Alih-alih mendorong industrialisasi, kebijakan ekonomi justru dinilai bergerak ke sektor-sektor seperti kripto, pertanian korporasi, pertambangan, dan ekspor pertahanan, yang dinilai belum tentu memperkuat basis industri nasional. Kondisi ini memunculkan kritik bahwa ekonomi nasional semakin terjebak dalam pola kapitalisme kroni, ditandai dengan konsentrasi keuntungan pada kelompok tertentu dan minimnya pemerataan.

Sebagai alternatif, kebijakan neoliberalisme berbasis pasar bebas yang didorong IMF juga dinilai bermasalah. Pendekatan ini dianggap gagal menjawab persoalan keadilan dan keberlanjutan, meski menjanjikan stabilitas makro. Gagasan pemotongan pajak, deregulasi, dan perampingan negara dinilai terlalu sederhana dan tidak terbukti secara historis mampu membawa negara besar menuju kemajuan.

Para pengamat mencontohkan China, salah satu negara dengan pertumbuhan tercepat selama beberapa dekade, yang justru berada di peringkat rendah dalam Indeks Kebebasan Ekonomi. Hal ini memperkuat argumen bahwa kemajuan ekonomi lebih banyak lahir dari peran aktif negara melalui perencanaan yang terarah, bukan semata-mata mekanisme pasar bebas.

Negara Diminta Perkuat Peran Strategis

Menurut analisis tersebut, strategi pembangunan ke depan harus berbasis “desain cerdas” yang dipimpin negara. Fokusnya mencakup penguatan dan perluasan industri, peningkatan ekspor, pengurangan kesenjangan wilayah dan kelas, serta pengendalian defisit fiskal dan eksternal.

Negara dinilai tidak perlu mengecilkan perannya secara membabi buta, melainkan memangkas inefisiensi sambil memperkuat kapasitas institusional. Reformasi pajak, tarif, dan subsidi harus dilakukan secara bertahap dan terintegrasi dengan strategi pembangunan jangka panjang.

Namun, hingga kini, figur dan gagasan yang mampu memimpin arah pembangunan progresif tersebut dinilai belum tampak. Akibatnya, pemerintah diperkirakan akan terus berada dalam situasi paradoks: mengklaim menerapkan neoliberalisme, tetapi dalam praktik menjalankan kapitalisme kroni.

Kegagalan mendorong pertumbuhan berbasis ekspor tercermin dari pola lama ekonomi nasional. Dalam setiap lonjakan pertumbuhan singkat selama beberapa dekade terakhir, cadangan devisa justru menurun karena pertumbuhan didorong oleh lonjakan impor, bukan ekspor. Kondisi ini memperlebar defisit transaksi berjalan dan kembali menyeret negara ke pelukan IMF.

Bahkan pada tingkat pertumbuhan moderat dua hingga tiga persen, defisit eksternal tetap meningkat meski remitansi tinggi, akibat stagnasi ekspor dan kenaikan impor. Situasi ini dinilai menempatkan sistem ekonomi pada risiko ganda: tidak mampu menopang pertumbuhan berbasis ekspor maupun pertumbuhan berbasis impor.

Sejumlah pejabat sipil disebut berharap dapat mendongkrak pertumbuhan sebelum pemilihan umum untuk mengurangi ketergantungan pada IMF dan tekanan politik-ekonomi lainnya. Namun, para analis menilai tanpa perubahan mendasar, ketergantungan tersebut akan terus berlanjut, sementara peluang perbaikan kesejahteraan rakyat tetap jauh selama demokrasi dan supremasi sipil belum benar-benar pulih.