Ditanya soal Bantuan 30 Ton Beras dari Uni Emirat Arab, Begini Penjelasan Kemlu RI

Liputan6.com, Jakarta - Pemberitaan mengenai pengembalian bantuan 30 ton beras dari Uni Emirat Arab oleh wali kota Medan ramai diperbincangkan. Lantas, bagaimana Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (Kemlu RI) merespons isu ini?

Juru bicara Kemlu RI Yvonne Mewengkang menjelaskan bahwa pihaknya sudah menjelaskan sikap pemerintah Indonesia kepada negara-negara yang menawarkan pengiriman bantuan terkait bencana Sumatera.

"Pemerintah secara tegas telah menyampaikan bahwa kita diminta mengerahkan semua kekuatan nasional kita. Memang ada beberapa dari negara-negara yang menawarkan," tutur Yvonne menjawab pertanyaan awak media di Jakarta, Jumat (19/12/2025).

Namun, lebih lanjut, Yvonne menuturkan bahwa setelah dikoordinasikan dengan BNPB, bantuan internasional dapat disalurkan melalui jalur non-pemerintah, yakni organisasi non-pemerintah (NGO) lokal yang dipercaya dan lembaga internasional seperti UNDP, lewat program yang sudah berjalan.

"So, existing program, dengan bencana ini akhirnya diintensifkan lebih lagi. Kalau terkait komunikasi kita dengan negara lain.. kita menyampaikan sesuai dengan arahan Presiden Prabowo bahwa saat ini kita masih mengerahkan kekuatan nasional kita dan kita masih bisa."

Klarifikasi Mendagri soal Bantuan Beras

Dalam perkembangannya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menjelaskan bantuan beras 30 ton untuk korban bencana Sumatera yang dikembalikan pemerintah kota Medan, bukan berasal dari pemerintah Uni Emirat Arab, melainkan dari organisasi non pemerintah setempat.

"Kami langsung berhubungan dengan Duta Besar Uni Emirat Arab yang menyampaikan kepada kami tadi malam bahwa yang diberikan itulah bantuan 30 ton berasal bukan dari dasar dari pemerintahan Uni Emirat Arab tapi dari Red Crescent," jelas Tito dalam konferensi pers perkembangan penanganan bencana Sumatera di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma Jakarta, Jumat.

"Jadi, Bulan Sabit Merah ya, semacam PMI itu. Bulan Sabit Merah di Uni Emirat Arab. Jadi, non-government organization."

Dia menyampaikan wali kota Medan menyangka bahwa beras tersebut berasal dari pemerintah Uni Emirat Arab. Untuk itu, wali kota Medan mengembalikan bantuan 30 ton beras sebab belum ada mekanisme resmi soal penerimaan bantuan dari luar negeri.

"Dipikir oleh Pak Wali Kota adalah dari pemerintah. Government to government (pemerintah ke pemerintah) yang belum ada mekanismenya," tutur Tito.

Bantuan beras tersebut, ungkap Tito, kini sudah diserahkan kepada Muhammadiyah Medical Center. Nantinya, Muhammadiyah akan mengelola dan membagikannya kepada masyarakat.

"Dalam rangka bencana ini Muhammadiyah membuat suatu center untuk kemanusiaan di Medan. Dan itu beras ini sekarang sudah ada di tangan Muhammadiyah. Dan nanti Muhammadiyah yang akan membagikan kepada masyarakat," terang Tito.

Sementara itu, ditemui dalam kondisi terpisah pada hari yang sama, Duta Besar (Dubes) Federasi rusia untuk Republik Indonesia Sergei Tolchenov menyatakan bahwa negaranya siap untuk menyalurkan bantuan bagi korban bencana Sumatera, namun hanya jika ada permintaan resmi dari pemerintah Indonesia.

"Tidak ada satu pun permintaan resmi dari pihak Indonesia... Pemerintah Indonesia tidak secara resmi meminta bantuan dari negara asing mana pun," tegasnya kepada awak media di Jakarta.

Dia melanjutkan, "Sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, kami hanya dapat memulai prosedur pemberian bantuan kemanusiaan kepada negara lain apabila kami menerima permintaan resmi tertulis dari pemerintah negara yang bersangkutan."

"Kami tidak dapat memulainya secara sepihak dari pihak kami. Kami harus menunggu sampai negara tersebut mengajukan permintaan resmi, menyatakan kesediaan untuk menerima bantuan, serta memberikan informasi mengenai wilayah yang membutuhkan, cara penyalurannya, dan detail lainnya."

Dubes Tolchenov menambahkan, "Karena, seperti yang Anda pahami, kami tidak bisa begitu saja mengirim pesawat berisi bantuan kemanusiaan ke Indonesia tanpa kejelasan mengenai bandara tujuan, jenis bantuan yang dibutuhkan, dan bahkan apakah pihak Indonesia bersedia menerima bantuan tersebut. Jadi, apabila nantinya ada permintaan resmi dari pihak Indonesia, kami siap untuk mempertimbangkannya. Namun hingga saat ini, belum ada langkah apa pun."

"Saya percaya bahwa kita semua—semua negara dan seluruh mitra internasional Anda—saat ini berada dalam posisi siaga, menunggu keputusan dari pihak Indonesia. Itu saja."