Hamas–Israel Sepakati Tahap Pertama Rencana Akhiri Perang Gaza, tapi Jalan Menuju Damai Masih Panjang dan Rapuh

Liputan6.com, Jakarta - Pada hari Kamis (9/10/2025), Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengumumkan bahwa Israel dan Hamas telah mencapai kesepakatan awal dari kerangka perdamaian yang digagasnya untuk mengakhiri perang di Gaza. Kesepakatan ini menjadi bagian pertama dari rencana 20 poin yang diumumkan Trump pada pekan sebelumnya.

Lebih dari 67.000 orang telah tewas dalam perang yang banyak pihak, termasuk badan-badan PBB dan organisasi hak asasi manusia internasional, sebut sebagai genosida. 

Pada hari yang sama, seperti dikutip dari Al Jazeera, pemerintah Israel mengonfirmasi bahwa para negosiator telah menandatangani draf akhir perjanjian gencatan senjata. Sore harinya, kabinet Israel kemudian menggelar pertemuan untuk memberikan persetujuan resmi atau ratifikasi atas kesepakatan tersebut.

Apakah Perdana Menteri Benjamin Netanyahu memiliki cukup dukungan untuk "meresmikan" kesepakatan itu? Sejumlah media seperti Associated Press, CNN, BBC, hingga Axios melaporkan bahwa menurut pernyataan dari kantor Perdana Menteri Israel pada Jumat (10/10) dini hari, kabinet Israel telah menyetujui ratifikasi kesepakatan gencatan senjata dan pembebasan para sandera yang ditahan Hamas.

Ratifikasi dilakukan di tengah penolakan tegas yang ditunjukkan oleh anggota kabinet Israel dari kelompok sayap kanan ekstrem, termasuk Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben-Gvir yang bahkan mengancam akan membubarkan pemerintahan Netanyahu.

"Hati kami dipenuhi sukacita, kebahagiaan, dan kegembiraan bahwa semua sandera diperkirakan akan kembali ke rumah — yang hidup kembali ke pelukan keluarga mereka dan menjalani rehabilitasi, dan yang gugur untuk dimakamkan," ujar Ben-Gvir seperti dikutip dari The Jerusalem Post.

Namun, tambah Ben-Gvir, partainya tidak akan sanggup mengacungkan tangan mendukung sebuah kesepakatan yang membebaskan para tahanan Palestina.

"Kami akan menentangnya," kata dia.

Selain rasa gembira atas kembalinya para sandera, Ben-Gvir menegaskan, "Kita sama sekali tidak boleh mengabaikan harga yang harus dibayar: pembebasan ribuan teroris, termasuk sekitar 250 pembunuh yang diperkirakan akan dilepaskan dari penjara."

"Saya sudah mengatakan kepada perdana menteri, dan saya sampaikan juga kepada kalian, warga Israel: saya tidak akan mendukung tindakan apa pun yang bersifat menyesatkan. Jika kekuasaan Hamas tidak benar-benar dibubarkan, atau hanya dikatakan telah dibubarkan padahal masih terus berjalan dengan cara lain, Otzma Yehudit akan mengambil langkah untuk membubarkan pemerintahan."

Sehari sebelumnya, melalui akun Truth Social, Trump menulis bahwa Israel dan Hamas telah menyetujui langkah pertama dari rencana gencatan senjatanya. Dalam unggahan itu, dia menegaskan bahwa seluruh tawanan akan segera dibebaskan dan pasukan Israel akan mundur ke garis yang disepakati.

Trump pertama kali memperkenalkan rencana 20 poinnya pada 29 September, setelah bertemu Netanyahu di Gedung Putih. Rencana itu disebut sebagai peta jalan menuju akhir perang Gaza. Kabar tentang kesepakatan yang mendekati final datang saat Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio memberikan sebuah catatan kepada Trump di tengah sebuah acara di Gedung Putih. Setelah membacanya, Trump mengatakan, "Saya baru saja diberi tahu bahwa kita sangat dekat dengan kesepakatan di Timur Tengah dan mereka membutuhkan saya segera."

Sebelum meninggalkan ruangan, dia menambahkan, "Saya harus pergi sekarang untuk mencoba menyelesaikan beberapa masalah di Timur Tengah."

Menurut foto yang beredar, catatan itu berisi permintaan agar Trump segera menyetujui unggahan di Truth Social, sehingga dia bisa menjadi orang pertama yang mengumumkan kabar tercapainya kesepakatan pada tahap awal.

Melalui unggahan itu, Trump menuliskan poin-poin utama kesepakatan:

• Israel dan Hamas sama-sama menandatangani fase pertama rencana perdamaian.
• Semua sandera akan segera dibebaskan.
• Israel akan menarik pasukannya ke garis yang telah disepakati.
• Langkah ini menjadi awal menuju perdamaian yang kuat dan berkelanjutan.
• Semua pihak akan diperlakukan secara adil.

Trump menyampaikan terima kasih kepada para mediator dari Qatar, Mesir, dan Turki atas peran mereka dalam proses ini.

Meski membawa harapan besar, sejumlah hal masih belum jelas. Analis politik senior Al Jazeera, Marwan Bishara, menyebut masih ada perbedaan serius antara Israel dan Hamas, terutama terkait waktu dan skala penarikan pasukan, pemerintahan pascaperang di Gaza, serta masa depan Hamas.

Menurutnya, kedua pihak baru menyepakati parameter awal untuk pertukaran tahanan dan tawanan.

"Berdasarkan rencana Trump, setelah Hamas menyerahkan para tawanan, perang seharusnya berakhir," kata Bishara. "Namun, Israel menegaskan bahwa perang baru benar-benar selesai setelah Hamas dilucuti."

Trump menyebut bahwa 48 warga Israel yang masih ditawan di Gaza—20 di antaranya diyakini masih hidup—akan dibebaskan pada Senin (13/10) atau Selasa (14/10). Dia menyambut kesepakatan ini sebagai terobosan besar yang akan membawa perdamaian abadi bagi kawasan dan mengumumkan rencananya untuk terbang ke Mesir pada akhir pekan ini guna menghadiri penandatanganan resmi perjanjian itu. Trump mengonfirmasi pula kunjungan ke Israel untuk berpidato di Knesset, parlemen Israel.

Dalam keterangannya, Trump menyinggung bahwa pelucutan senjata Hamas akan menjadi bagian dari fase kedua kesepakatan.

"Saya tidak akan bicara soal itu sekarang, namun kalian tahu seperti apa tahap dua nanti," ujarnya. "Akan ada pelucutan senjata dan juga penarikan pasukan."

Sumber Hamas menyebut pembebasan para tawanan, termasuk jenazah yang telah meninggal, akan dimulai dalam waktu 72 jam setelah kabinet Israel meratifikasi kesepakatan. Pejabat Israel memperkirakan proses tersebut bisa dimulai pada Sabtu (11/10).

Dalam konteks pertukaran ini, juru bicara pemerintah Israel Shosh Bedrosian menegaskan bahwa tokoh Palestina Marwan Barghouti tidak akan termasuk dalam daftar tahanan yang dibebaskan—padahal Hamas terus menuntut hal itu selama perundingan. Bedrosian menambahkan bahwa Israel akan tetap mempertahankan kendali atas lebih dari setengah wilayah Gaza, meskipun pasukannya ditarik mundur sesuai kesepakatan.

Hamas dan faksi Palestina lainnya sebelumnya menawan sekitar 250 orang pada 7 Oktober 2023, ketika mereka menyerang Israel yang diklaim menewaskan lebih dari 1.100 orang. Sekitar 20 tawanan diyakini masih hidup di Gaza.

Netanyahu sendiri menyebut kesepakatan tahap awal ini sebagai misi suci membebaskan para sandera.

"Dengan pertolongan Tuhan, kita akan terus mencapai semua tujuan kita dan memperkuat perdamaian dengan tetangga," klaim dia.

Di pihak lain, Hamas menyambut kesepakatan ini dengan menyebutnya mencakup akhir perang di Gaza, penarikan pasukan pendudukan, masuknya bantuan, dan pertukaran tahanan. Hamas berterima kasih kepada Qatar, Mesir, Turki, dan Trump atas mediasi mereka, serta menyerukan kepada semua pihak untuk memastikan Israel benar-benar melaksanakan perjanjian.

Dalam pernyataannya, Hamas memuji rakyat Palestina di Gaza, Tepi Barat, dan Yerusalem atas keberanian serta keteguhan luar biasa yang mereka tunjukkan, dan menegaskan tidak akan pernah meninggalkan hak rakyat Palestina untuk meraih kebebasan dan kemerdekaan.

Di Gaza, kabar gencatan senjata disambut dengan kegembiraan bercampur kehati-hatian. Jurnalis Al Jazeera, Tareq Abu Azzoum, melaporkan dari Deir el-Balah bahwa banyak keluarga bersorak mendengar berita ini setelah dua tahun penderitaan dan kehancuran. Namun, dia menekankan bahwa banyak wilayah masih berstatus zona merah dan belum aman untuk kembali.

Dari seluruh dunia, pujian mengalir atas tahap pertama perdamaian.

Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres memuji upaya diplomatik AS, Qatar, Mesir, dan Turki. Perdana Menteri Inggris Keir Starmer menyerukan agar tahap pertama rencana ini segera dilaksanakan tanpa penundaan. Perdana Menteri India Narendra Modi berharap pembebasan sandera dan bantuan kemanusiaan membawa kelegaan bagi warga Gaza, sementara Menteri Luar Negeri Selandia Baru Winston Peters menyebut langkah ini sebagai awal penting menuju perdamaian sejati.

Tahap berikutnya dari rencana perdamaian Trump menyerukan pembentukan sebuah badan internasional bernama Board of Peace, yang akan mengawasi administrasi Gaza setelah perang berakhir. Trump akan memimpin badan tersebut bersama sejumlah pemimpin dunia lainnya, termasuk mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair.

Namun, para ahli memperingatkan bahwa tahap berikutnya ini bisa menjadi jauh lebih sulit untuk dijalankan.

"Sejak awal, Hamas sebenarnya telah menawarkan pembebasan seluruh sandera dengan imbalan penghentian perang," kata Michael Schaeffer Omer-Man, direktur bidang Israel–Palestina di organisasi hak asasi manusia Dawn yang berbasis di AS.

"Israel telah dengan sengaja dan terang-terangan melanggar setiap gencatan senjata yang pernah dicapai sejauh ini. Tantangannya sekarang adalah memastikan mereka benar-benar mematuhi kesepakatan, tidak kembali berperang, dan tidak memberlakukan kembali blokade — serta sungguh-sungguh membuka akses, bukan hanya bagi bantuan kemanusiaan, tetapi juga bagi barang dagangan dan pergerakan warga di perbatasan. Saya rasa kita masih belum sampai pada tahap itu."