Pramono Siapkan Obligasi Daerah Rp 3,5 Triliun

Liputan6.com, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyiapkan penerbitan obligasi daerah senilai Rp 3,5 triliun. Dana yang dihimpun akan difokuskan untuk membiayai sektor pendidikan serta menjadi modal awal pembangunan Rumah Sakit (RS) Sumber Waras.

"Tahun ini Jakarta akan menerbitkan obligasi daerah Rp 3,5 triliun, sudah dalam proses itu," ujar Pramono saat menjadi narasumber dalam Investor Daily Roundtable di Main Hall Bursa Efek Indonesia (IDX), Jakarta Selatan, Selasa (30/6/2026).

Dia mengatakan penerbitan obligasi daerah merupakan langkah yang dipilih Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta setelah pemotongan dana bagi hasil (DBH) sebesar Rp 15 triliun.

Semula, kata Pramono, Pemprov DKI Jakarta berencana untuk membentuk Jakarta Collaboration Fund yang digagas sebagai sovereign wealth fund daerah, namun niat itu masih terbentur regulasi.

"Ini sebenarnya sama dengan INA, yaitu Indonesia Investment Authority atau apa yang disebut dengan sovereign wealth fund. Kami pengin punya itu. Tetapi kan di kita itu untuk aturan-aturan yang seperti itu tidak mudah dan tidak gampang," terang dia.

Oleh karena itu, lanjut Pramono, Pemprov DKI memilih menerbitkan obligasi daerah yang dinilai lebih memungkinkan secara regulasi. Ia menyebut, proses penerbitannya kini tengah berjalan bersama PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) dan Kementerian Keuangan.

"Akhirnya kami menemukan ruang untuk menerbitkan obligasi daerah. Menerbitkan obligasi daerah ini lebih mudah. Kita bekerja sama dengan SMI dan juga kemudian dengan Kementerian Keuangan," kata dia.

Pramono menjelaskan, nilai Rp 3,5 triliun dipilih sebagai tahap awal. Ia meyakini kemampuan fiskal DKI Jakarta cukup kuat untuk mengelola pembiayaan tersebut.

Dia menegaskan dana hasil obligasi tidak akan digunakan untuk kepentingan bisnis, melainkan membiayai kebutuhan dasar masyarakat, yakni pendidikan dan modal awal membangun RS Sumber Waras.

"Jadi betul-betul untuk tujuan yang paling mendasar, paling elementer di Jakarta, bukan untuk hal yang bersifat bisnis dan sebagainya. Kalau hal-hal yang bersifat bisnis dan sebagainya, semuanya saya minta untuk diatur melalui APBD," jelas Pramono.