Begini Progres Pembangunan Gedung DPR hingga MA di IKN

Liputan6.com, Jakarta - Pembangunan kawasan legislatif dan yudikatif di Ibu Kota Nusantara (IKN) terus berjalan. Namun, progres pembangunan jalan di kedua kawasan tersebut tercatat lebih tinggi dibandingkan gedung-gedung utama pemerintahan. Sejumlah ruas jalan bahkan telah mencapai lebih dari 40 persen, sedangkan pembangunan gedung masih berkisar 20–26 persen.

Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono bersama jajaran meninjau langsung sejumlah proyek di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Nusantara, Minggu. Dalam peninjauan tersebut, rata-rata progres fisik pembangunan di kawasan legislatif mencapai 25,40 persen. Sementara itu, kawasan yudikatif telah mencapai 32,83 persen.

Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Otorita IKN Aswin Grandiarto Sukahar mengatakan, pekerjaan pembangunan gedung perkantoran masih berjalan sesuai target. Meski demikian, pihaknya tetap perlu mengejar sejumlah target hingga akhir tahun.

"Untuk kegiatan pembangunan gedung-gedung perkantoran, tadi alhamdulillah masih sesuai dengan target. Meskipun begitu, kami masih harus mengejar target pada akhir tahun dan memastikan pekerjaan berjalan sesuai target," ujar Aswin.

Berdasarkan data konstruksi terintegrasi, pembangunan Gedung Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI mencapai 22,75 persen dan Gedung Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI sebesar 24,33 persen.

Sementara itu, progres Gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) I tercatat 21,91 persen, Gedung DPR II sebesar 21,66 persen, dan Gedung Sidang Paripurna mencapai 20,25 persen. Adapun pembangunan jalan di kawasan legislatif sudah mencapai 41,49 persen.

Progres pembangunan jalan juga terlihat lebih tinggi di kawasan yudikatif. Jalan di area tersebut telah mencapai 46,69 persen, melampaui pembangunan gedung-gedung pemerintahan.

Adapun pembangunan Gedung Mahkamah Agung dan Plaza Keadilan tercatat mencapai 26,52 persen. Sementara itu, Gedung Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial telah mencapai 25,27 persen.

Selain meninjau proyek pemerintahan, Basuki juga mengunjungi lokasi investasi PT Star Bright International Investment di KIPP 1B. Investor asal China tersebut telah memulai pembangunan sejak Juli 2026 dengan nilai investasi mencapai Rp 1,25 triliun.

Dalam kunjungan itu, Basuki memberikan sejumlah arahan mengenai standar desain dan pelaksanaan konstruksi agar pembangunan dapat memenuhi kebutuhan pasar.

"Bapak Kepala memberikan arahan-arahan dan masukan terkait dengan pelaksanaan pembangunan, standar desain, dan harapan pembangunan ke depan maupun investasinya. Di situ Pak Kepala juga menyampaikan pesan bahwa pembangunan konstruksinya harus serius, termasuk juga desainnya," tutur Aswin.

Rombongan Otorita IKN juga meninjau kolam retensi SM-02 yang memiliki kapasitas tampung 243.000 meter kubik. Progres pembangunan kolam tersebut telah mencapai sekitar 70 persen.

Secara keseluruhan, realisasi paket pembangunan kolam retensi tercatat 33,91 persen per 10 November 2026. Otorita IKN memproyeksikan progresnya mencapai 56,62 persen pada akhir tahun.

Kolam retensi menjadi bagian dari penerapan konsep kota spons atau sponge city di IKN. Infrastruktur ini dirancang untuk mengelola limpasan air dan mendukung konservasi sumber daya air, sekaligus melengkapi jaringan perpipaan air minum.

Percepatan pembangunan kawasan legislatif dan yudikatif mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2025 tentang Tahap II Pembangunan IKN periode 2025–2029.

Melalui pembangunan tersebut, Otorita IKN menargetkan kawasan legislatif dan yudikatif dapat segera rampung. Kehadiran kedua kawasan ini diharapkan melengkapi ekosistem pemerintahan di Nusantara, yang mencakup lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif.