Trump Ubah Nama Kementerian Pertahanan Jadi Departemen Perang Lewat Perintah Eksekutif

Liputan6.com, Washington D.C - Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada 5 September menandatangani perintah eksekutif yang menghidupkan kembali nama lama Departemen Perang menggantikan Departemen Pertahanan.

Keputusan ini disebut sebagai upaya mengembalikan “etos prajurit” dalam tubuh militer AS, dikutip dari laman USA Today, Minggu (7/9/2025).

Perintah tersebut menetapkan Departemen Perang sebagai nama sekunder. Sehingga Menteri Pertahanan Pete Hegseth kini dapat menggunakan sebutan Departemen Perang, Menteri Perang, maupun Wakil Menteri Perang dalam komunikasi resmi pemerintah.

Namun, perubahan nama permanen tetap membutuhkan persetujuan Kongres.

“Kita memenangkan Perang Dunia Pertama, kita memenangkan Perang Dunia Kedua, kita memenangkan segalanya sebelum itu,” ujar Trump di Ruang Oval sebelum menandatangani perintah itu.

“Lalu kita menjadi woke dan menggantinya menjadi Departemen Pertahanan. Sekarang, kita akan kembali menjadi Departemen Perang.”

Simbol Kekuatan MiliterTrump menilai nama baru ini lebih relevan dengan situasi dunia saat ini. Menurutnya, AS mendapatkan perdamaian justru karena kekuatan militernya. “Saya pikir ini nama yang lebih tepat. Kita punya militer terkuat di dunia, dan itulah yang menjaga perdamaian,” katanya.

Tak lama setelah perintah ditandatangani, situs resmi Pentagon dialihkan ke domain war.gov. Hegseth pun memperbarui profilnya di media sosial X dan mengunggah video penggantian plakat “Menteri Pertahanan” di pintu kantornya dengan tulisan baru “Menteri Perang.”

Dalam pidatonya, Hegseth menyebut perubahan ini bukan sekadar kosmetik. “Ini tentang pemulihan. Kata-kata itu penting. Kita memulihkan etos pejuang, memulihkan kemenangan sebagai tujuan akhir, dan kejelasan dalam penggunaan kekuatan,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa Departemen Perang akan berfokus pada kemenangan, bukan sekadar bertahan. “Departemen ini akan bertempur untuk menang, bukan untuk tidak kalah. Kita akan menyerang, bukan hanya bertahan. Mematikan secara maksimal, bukan sekadar prosedural,” katanya.

Meski begitu, pemerintahan Trump belum memberikan rincian biaya yang dibutuhkan untuk mengganti referensi Departemen Pertahanan menjadi Departemen Perang di seluruh birokrasi federal. Trump hanya menyebut, “Kita tahu cara mengubah citra tanpa harus berlebihan. Ini tidak akan menjadi perubahan yang paling mahal.”

Departemen Perang berdiri pada 1789 sebagai salah satu departemen Kabinet pertama, bertugas mengawasi Angkatan Darat AS.

Setelah Perang Dunia II, melalui Undang-Undang Keamanan Nasional 1947, departemen ini dibubarkan dan digabung dengan Departemen Angkatan Laut serta cabang Angkatan Udara yang baru dibentuk. Dua tahun kemudian, lembaga tersebut resmi berganti nama menjadi Departemen Pertahanan.

Sejarawan menilai nama baru kala itu mencerminkan prioritas AS di era nuklir pasca-Perang Dunia II: mencegah perang, bukan mencarinya.

Namun, menurut Hegseth, sejak perubahan nama itu AS tidak lagi memenangkan perang besar. “Itu bukan meremehkan pengorbanan para prajurit kita di Korea, Vietnam, Irak, dan Afghanistan. Tapi kini saatnya kita membangkitkan kembali para pejuang—bukan hanya pembela,” tegasnya.