Mengintip Persiapan Taiwan Menghadapi Invasi China, Perang Makin Dekat?

Liputan6.com, Taipei - Pada Jumat (18/7/2025) pagi yang tenang di Pulau Kinmen, Taiwan—hanya beberapa kilometer dari pantai China—tiba-tiba sirene serangan udara meraung, memecah suasana damai.

Di sebuah kantor pemerintahan lokal, orang-orang mematikan lampu mereka dan menyelinap ke bawah meja. Yang lain berlari ke tempat parkir bawah tanah. Di sebuah rumah sakit terdekat, staf bergegas merawat orang-orang yang terhuyung-huyung masuk dengan luka berdarah.

Namun, darah itu palsu. Dan para korban hanyalah aktor sukarela.

Bersama para pegawai pemerintah, mereka mengambil bagian dalam latihan wajib pertahanan sipil dan militer yang digelar di seluruh Taiwan bulan lalu.

Tujuannya? Melatih respons mereka terhadap kemungkinan serangan dari China.

China sejak lama berjanji akan bersatu kembali dengan Taiwan yang memerintah dirinya sendiri, bahkan tidak menutup kemungkinan melalui penggunaan kekuatan. Ancaman itu kini semakin dipandang serius pemerintahan di Taipei.

Presiden Lai Ching-te, yang mulai menjabat tahun lalu, berada di balik salah satu upaya paling signifikan dalam beberapa tahun terakhir untuk memperkuat pertahanan. Salah satu tantangan terbesarnya adalah meyakinkan rakyatnya sendiri akan urgensi itu.

"Kita memang butuh latihan pertahanan ini, saya percaya ada ancaman dari China," kata Ben, seorang profesional keuangan yang bekerja di Taipei seperti dilansir BBC. "Namun, kemungkinan invasi China rendah. Jika mereka benar-benar ingin menyerang kita, mereka sudah melakukannya sejak lama."

Seperti halnya Ben, mayoritas masyarakat Taiwan juga berpandangan serupa. Sebanyak 65 persen responden, menurut survei yang dirilis pada Mei oleh Institute for National Defense and Strategic Research (INDSR) yang berafiliasi dengan militer, meyakini bahwa kemungkinan China menyerang dalam lima tahun ke depan sangat kecil.

Hal ini terjadi meskipun Amerika Serikat (AS) memperingatkan bahwa ancaman terhadap Taiwan sudah dekat dan bahwa China sedang mempersiapkan militernya agar mampu melakukan invasi pada tahun 2027.

Lai dan pemerintahannya kerap mengulang sebuah frasa khusus untuk menjelaskan apa yang mendorong mereka: "Dengan mempersiapkan perang, kita justru menghindari perang."

Mereka menegaskan bahwa Taiwan tidak menginginkan konflik, melainkan menjalankan haknya untuk membangun pertahanan.

Selain meluncurkan reformasi militer besar-besaran, pemerintah juga telah mengajukan rencana kenaikan anggaran pertahanan sebesar 23 persen untuk tahun 2026, sehingga totalnya mencapai 949,5 miliar dolar Taiwan — setara lebih dari 3 persen PDB. Presiden Lai telah berjanji bahwa anggaran ini akan terus ditingkatkan hingga mencapai 5 persen dari PDB pada tahun 2030.

Seiring dengan diperpanjangnya masa wajib militer, Taiwan juga menaikkan gaji dan tunjangan bagi personel militer, serta menerapkan program pelatihan dengan standar yang lebih ketat.

Langkah-langkah ini ditujukan untuk mengatasi masalah klasik berupa kekurangan pasukan dan lemahnya semangat juang. Sebelumnya, para prajurit sering mengeluhkan kualitas pelatihan yang buruk dan mereka juga dijuluki "prajurit stroberi"—istilah ejekan bagi generasi muda yang dianggap rapuh dan tidak tahan tekanan.

Latihan perang tahunan Han Kuang, yang menyimulasikan respons militer terhadap serangan China, telah diperbarui dengan mengganti skenario yang sudah disusun sebelumnya dengan simulasi yang lebih realistis.

Edisi tahun ini menjadi yang terpanjang dan terbesar sepanjang sejarah, dengan 22.000 pasukan cadangan ikut ambil bagian — sekitar 50 persen lebih banyak dibanding tahun lalu. Selain berlatih menghadapi perang grey zone dan serangan disinformasi, latihan ini juga menitikberatkan pada persiapan pertempuran di lingkungan perkotaan

Para prajurit berlatih menghadang pasukan musuh di sistem transportasi massal, jalan tol, dan pinggiran kota. Di Taipei, mereka berlatih memuat rudal ke helikopter serang di sebuah taman tepi sungai, serta mengubah sebuah sekolah menjadi pos perbaikan tank tempur.

Pemerintah pun menyiapkan warganya untuk kemungkinan invasi, dengan meningkatkan frekuensi dan skala latihan pertahanan sipil.Salah satu yang terbesar, bernama Latihan Ketahanan Perkotaan (Urban Resilience Exercise), digelar bulan lalu.

Dalam rentang beberapa hari, setiap kawasan perkotaan utama di seluruh Taiwan secara bergiliran mengadakan latihan sirene serangan udara. Warga di distrik tertentu diwajibkan masuk ke dalam rumah, sementara hotel, toko, dan restoran harus menghentikan aktivitas. Penumpang dilarang naik maupun turun dari kereta dan pesawat. Siapa pun yang melanggar aturan berisiko dikenai denda.

Di pusat Kota Taipei, tim darurat dan relawan berlatih mengevakuasi orang-orang yang terluka, memadamkan api, serta menuruni gedung-gedung yang didandani seakan-akan terkena hantaman rudal. Tim medis melakukan triase terhadap para pengungsi di area parkir, membalut luka, dan menggantungkan kantong cairan infus di bawah tenda.

Sebagian warga Taiwan menyetujui langkah ini.

"Saya rasa ini hal yang baik. Karena saya memang percaya ancamannya meningkat," kata Stanley Wei, seorang pekerja kantoran.

"Lihat saja bagaimana China terus mengepung kita," ujarnya, menunjuk pada latihan militer China yang mengelilingi Taiwan dengan kapal perang.

Ray Yang, yang bekerja di bidang IT menuturkan, "Saya percaya pada hidup berdampingan secara damai dengan China, namun kita juga perlu meningkatkan pertahanan. Sebelum perang Ukraina, saya tidak terlalu peduli soal kemungkinan serangan China. Namun, setelah perang itu terjadi, saya mulai benar-benar percaya hal ini bisa saja terjadi."

Namun, sebagian lain bersikap meremehkan.

"Kalaupun serangan datang, apa yang bisa kita lakukan?" ujar Liu, seorang insinyur. "Saya juga tidak yakin mereka benar-benar akan menginvasi. Ancaman ini memang selalu ada sejak dulu."

Di Kinmen, sikap skeptis justru jauh lebih kuat.

Pulau kecil, yang pernah menjadi saksi bentrokan berdarah antara pasukan China dan Taiwan pada akhir 1940-an dan 1950-an, ini dianggap sebagai garis depan jika serangan benar-benar terjadi. Namun, dengan membaiknya hubungan lintas selat serta keterhubungan ekonomi, banyak warga Kinmen justru melihat kedekatan mereka dengan China sebagai berkah, bukan ancaman.

Sebagian besar perekonomian Kinmen kini bergantung pada wisatawan asal China yang menyeberang menggunakan feri dari Xiamen, kota China terdekat.

Yang Peiling, 77 tahun, mengelola sebuah toko camilan tradisional di Kinmen. Ketika masih kecil, dia menyaksikan pasukan China dari Xiamen menembaki pulaunya dalam Krisis Selat Taiwan Kedua tahun 1958.

"Kami sedang berada di gunung mencari sayuran liar, lalu melihat mereka menembakkan meriam ke arah Kinmen," kenangnya. "Orang-orang berteriak, 'Xiamen sedang berperang.'"

Yang dan keluarganya selamat dengan bersembunyi di gua-gua pegunungan. Namun, beberapa warga desanya tewas.

Puluhan tahun berlalu, kini dia justru menyambut wisatawan asal Xiamen yang datang seharian ke tokonya.

"China tidak akan menyerang kami sekarang," ujarnya. "Kita semua orang China, kita semua satu keluarga. Mengapa mereka harus menyakiti rakyat biasa seperti kami?"

Di sebuah toko suvenir, seorang pegawai bernama Chen punya pandangan serupa.

"Kalau mereka menghancurkan bangunan kami dan membunuh kami, apa gunanya mengklaim tanah ini? Yang mereka dapat hanyalah Taiwan yang hancur dan tidak membawa keuntungan apa pun bagi mereka," tutur Chen.

Pandangan seperti ini—bahwa invasi Taiwan akan terlalu mahal dan sia-sia bagi China—diyakini banyak orang Taiwan. Beijing sendiri berulang kali menegaskan menginginkan penyatuan kembali secara damai, yang oleh sebagian pihak dipandang sebagai sinyal bahwa mereka menghendaki Taiwan tetap utuh.

Namun, Presiden Lai menegaskan bahwa China adalah kekuatan asing yang bermusuhan yang sedang berencana untuk menganeksasi Taiwan, sekaligus terus melakukan intimidasi politik dan militer.

Faktor lain yang sejak lama membuat rakyat Taiwan merasa tenang adalah adanya undang-undang yang mengikat AS untuk membantu pertahanan Taiwan.

Meski sejumlah survei menunjukkan rasa tenang ini mulai berkurang di bawah pemerintahan Presiden Donald Trump saat ini, sebagian warga masih percaya AS akan turun tangan jika Taiwan diserang—dan bahwa China enggan terseret dalam konflik militer langsung dengan AS.

"Ini bukan pandangan naif dan polos bahwa China tidak menimbulkan ancaman bagi Taiwan dan tidak akan pernah menyerang," kata Shen Ming-shih, analis pertahanan di INDSR.

"Ya, Xi Jinping memang punya rencana strategis militer terhadap Taiwan. Namun, kekuatan militer China saat ini belum sebanding dengan AS."

Dia menambahkan, ada pula keyakinan bahwa komunitas internasional akan membantu Taiwan mengingat peran krusialnya dalam industri semikonduktor global.

"Setelah berpuluh-puluh tahun hidup di bawah ancaman serangan, banyak warga Taiwan mulai merasakan bahwa peringatan dari Beijing tidak ubahnya cerita anak gembala yang terus-menerus berteriak ada serigala," beber ilmuwan politik di Taiwan Center, Australian National University, Wen-ti Sung.

"Secara psikologis, mustahil menanggapi setiap ancaman dengan serius tanpa kehilangan kewarasan. Karena itu, banyak orang memilih mengabaikannya demi menjaga kesehatan mental mereka."

Perdebatan soal kemungkinan invasi China kembali mencuat setelah terpilihnya Presiden Lai, yang menegaskan Taiwan tidak pernah menjadi bagian dari China. Beijing menuduh pemerintahannya sengaja memprovokasi lewat upaya memperkuat pertahanan, bahkan menyebut latihan militer Han Kuang sebagai tipuan yang menipu diri sendiri.

Sementara itu, China terus mengirim kapal perang dan jet tempur ke sekitar Taiwan, meski belum pernah mengonfirmasi klaim AS bahwa militernya akan siap menyerang pada 2027. Selain ancaman militer berupa pendaratan pantai, rudal, blokade, atau sabotase kabel laut, para analis menyebut invasi halus juga sedang berlangsung melalui perdagangan, budaya, serta kampanye disinformasi—dengan Taiwan disebut studi V-Dem Institute sebagai target utama di dunia. Lai memperingatkan soal pengaruh China di ekonomi, media, dan politik Taiwan; sejumlah tentara serta pejabat didakwa jadi mata-mata, sementara tokoh publik pro-China diawasi ketat atau dideportasi.

Survei menunjukkan mayoritas warga mendukung kenaikan anggaran pertahanan dan pembelian senjata dari AS, namun keresahan tetap ada.

"Selama Anda tidak mengatakan ingin merdeka, mereka tidak akan mengapa-apakan Anda. Namun, cara bicaranya Lai ke China gila. Itu hanya akan menyulut amarah mereka," kata Chen, pegawai toko di Kinmen.

Di sisi lain, mayoritas rakyat masih menginginkan status quo—tidak bersatu dengan China, namun juga tidak mendeklarasikan kemerdekaan. Partai oposisi Kuomintang (KMT)—partai nasionalis bersejarah yang pernah memerintah Taiwan selama puluhan tahun dan kini dikenal lebih terbuka menjalin hubungan dengan Beijing—menuduh pemerintah Partai Progresif Demokratik (DPP) yang dipimpin Presiden Lai menakut-nakuti rakyat demi dukungan politik.

Direktur Urusan Internasional KMT Alexander Huang menyebut pemerintah DPP secara verbal mengintimidasi China secara tidak perlu dan merusak stabilitas di Selat Taiwan. Namun analis pertahanan Shen mengingatkan, "Warga harus mengakui bahwa China adalah ancaman bagi Taiwan, mampu menggunakan kekuatan, dan saat ini sedang bersiap untuk melakukannya. Karena itu, aparat keamanan nasional dan militer harus terlebih dahulu mempersiapkan diri."