Laporan PBB: Militer Myanmar Tewaskan 702 Warga Sipil dalam 6 Bulan

Liputan6.com, Naypyidaw - Militer Myanmar bertanggung jawab atas kematian lebih dari 700 warga sipil selama periode persiapan pemilu tahun lalu. Demikian menurut laporan resmi dari Kantor Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Laporan terbaru yang mencakup periode Agustus hingga Januari tersebut memverifikasi sedikitnya 702 orang tewas. Korban jiwa ini mencakup 224 perempuan dan 153 anak-anak.

Rentang waktu ini dihitung sejak pihak militer mengumumkan rencana pemilu, setelah sebelumnya menggulingkan pemerintahan sipil melalui kudeta pada 2021. Proses politik itu dinilai tidak sah karena partai oposisi utama dilarang ikut serta.

Laporan tersebut juga memperingatkan bahwa berkurangnya bantuan internasional semakin memperparah penderitaan jutaan orang. 

Militer Myanmar merebut kekuasaan melalui kudeta pada 2021, yang memicu perang saudara dan menyebabkan ribuan orang tewas serta jutaan lainnya mengungsi.

Sebagian besar wilayah negara itu hingga kini masih berada di bawah kendali kelompok-kelompok oposisi bersenjata.

Laporan dari Kantor Hak Asasi Manusia PBB menyatakan bahwa serangan udara "tetap menjadi penyebab terbesar kehancuran dan penderitaan".

Menurut laporan itu, Sagaing merupakan wilayah paling berbahaya bagi warga sipil seiring upaya militer merebut kembali daerah-daerah yang dikuasai lawan. Tercatat 191 orang tewas, termasuk 60 perempuan dan 30 anak-anak. 

Dalam sebuah serangan pada Oktober, sebanyak 23 orang, termasuk empat anak-anak, tewas dan lebih dari 60 lainnya terluka ketika amunisi menghantam warga sipil yang berkumpul di depan sebuah sekolah di Chaung-U, Sagaing.

"Pada saat serangan terjadi, para peserta sedang mengikuti kegiatan penyalaan lilin untuk menandai berakhirnya Masa Vassa (Prapaskah Buddha), sekaligus menyerukan pembebasan tahanan politik, menentang wajib militer, dan menolak pemilu yang diselenggarakan militer," demikian bunyi laporan tersebut seperti dikutip dari BBC.

Pada Desember, laporan itu menyebut sebuah pesawat militer mengebom sebuah kedai teh di Tabayin, Sagaing, saat warga berkumpul untuk menonton pertandingan sepak bola. Serangan tersebut menewaskan sedikitnya 19 orang dan melukai 20 lainnya.

Laporan yang sama menyoroti pula berbagai pelanggaran yang dialami etnis Rohingya, termasuk perekrutan paksa oleh Arakan Army, pembunuhan, penangkapan sewenang-wenang, dan kekerasan seksual. 

"Seolah-olah rakyat Myanmar belum cukup menderita di tangan militer, kini mereka tampaknya telah dilupakan oleh dunia luar," kata Kepala Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia Volker Turk. 

"Pendanaan bagi upaya perlindungan berbasis lokal di banyak wilayah merupakan satu-satunya penghiburan dari penderitaan akibat penargetan terus-menerus dan serangan tanpa pandang bulu oleh militer. Pengurangan bantuan ini hanya semakin memperparah keadaan."

Militer merebut kekuasaan dari pemerintahan yang terpilih secara demokratis pada 2021 dan memenjarakan pemimpin sipil negara itu, Aung San Suu Kyi.

Lebih dari dua tahun lalu, kelompok-kelompok pemberontak sempat mencatat serangkaian kemajuan besar. Namun sejak itu posisi mereka melemah. Kebijakan wajib militer dan peningkatan kemampuan penggunaan drone membuat militer kembali berada di posisi ofensif di sebagian besar wilayah negara.

Pada April, Min Aung Hlaing, jenderal yang melancarkan kudeta, resmi menjadi presiden.

Hasil pemilu tersebut telah banyak diperkirakan sebelumnya. Banyak partai populer dilarang mengikuti pemungutan suara, sementara sebagian wilayah negara tidak dapat berpartisipasi karena perang saudara yang masih berlangsung.

Parlemen kini didominasi oleh para loyalis Min Aung Hlaing. Militer secara konstitusional dijamin memperoleh seperempat kursi parlemen, sementara partai yang didukung militer, USDP, meraih hampir 80 persen dari sisa kursi dalam pemilu yang dinilai sangat menguntungkan pihak penguasa.