Lembaga Survei: Kesenjangan Gender dalam Akses Keuangan Pakistan Jadi Sorotan

Liputan6.com, Islamabad - Kesenjangan gender dalam akses ke layanan keuangan di Pakistan kembali menjadi sorotan setelah laporan terbaru Karandaaz Financial Inclusion Survey mengungkap jurang yang mengkhawatirkan antara pria dan wanita. Di tengah kemajuan inklusi keuangan secara umum, perempuan Pakistan masih tertinggal jauh dalam memanfaatkan layanan keuangan formal.

Menurut survei tersebut, saat ini sekitar 35% warga Pakistan sudah terhubung dengan layanan perbankan, dompet digital, atau lembaga keuangan nonbank. Namun angka ini menutupi ketimpangan yang sangat tajam: hanya 14% perempuan yang memiliki rekening keuangan, sementara 56% pria telah mengakses layanan serupa, dikutip dari laman Islam Khabar, Sabtu (28/6/2025).

Data ini menegaskan kenyataan pahit—jutaan perempuan Pakistan masih terpinggirkan dari sistem keuangan formal, tanpa akses ke rekening tabungan, kredit, maupun instrumen finansial lain yang bisa menjadi kunci pemberdayaan diri, kesejahteraan keluarga, dan motor pertumbuhan ekonomi nasional.

Pengecualian Finansial yang Mengakar

Perbedaan besar antara kepemilikan rekening pria dan wanita tidak hanya mencerminkan norma budaya patriarkal yang mengakar dalam masyarakat Pakistan, tetapi juga memperlihatkan tantangan sistemik: mulai dari keterbatasan infrastruktur, rendahnya literasi digital di kalangan perempuan, hingga kendala mobilitas yang diberlakukan oleh lingkungan sosial.

Kepemilikan rekening di kalangan pria memang terus menunjukkan peningkatan dalam beberapa tahun terakhir. Namun partisipasi perempuan justru stagnan. Ini menciptakan krisis inklusi yang pada akhirnya berdampak pada lambatnya pengurangan kemiskinan serta terhambatnya pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan.

Di banyak negara berkembang, teknologi seluler menjadi pintu gerbang utama inklusi keuangan. Akses ke ponsel membuka jalan bagi dompet digital, layanan perbankan mobile, serta berbagai informasi keuangan yang vital.

Sayangnya, di Pakistan tren ini tidak terjadi merata. Karandaaz menemukan adanya kesenjangan signifikan dalam kepemilikan ponsel antara pria dan wanita. Bagi perempuan, keterbatasan akses terhadap perangkat ini mempersempit peluang untuk memanfaatkan layanan keuangan digital yang seharusnya dapat menjangkau mereka lebih mudah ketimbang bank konvensional.

Kurangnya kepemilikan ponsel, literasi digital yang rendah, serta pembatasan sosial yang mengontrol mobilitas dan penggunaan teknologi perempuan, menjadi kombinasi hambatan yang menegaskan jurang eksklusi finansial.

Alhasil, ketika layanan mobile banking tumbuh subur di kalangan pria, perempuan justru makin tertinggal, memperlebar kesenjangan yang sebenarnya dapat dijembatani oleh teknologi.

Dampak kesenjangan gender dalam inklusi keuangan tak hanya dirasakan oleh individu perempuan, tetapi juga menghambat potensi ekonomi rumah tangga, komunitas, bahkan negara.

Berbagai penelitian global menunjukkan bahwa ketika perempuan memiliki akses ke layanan keuangan, mereka cenderung menginvestasikan penghasilan untuk pendidikan anak, kesehatan keluarga, dan meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan. Ini berkontribusi pada penguatan daya tahan ekonomi keluarga sekaligus mempercepat tujuan pembangunan seperti pengurangan kemiskinan dan kesetaraan gender.

Sebaliknya, rendahnya angka kepemilikan rekening perempuan di Pakistan (hanya 14%) menjadi peringatan bahwa negara ini berisiko kehilangan kontribusi ekonomi penting dari setengah penduduknya. Ketimpangan ini juga berkaitan erat dengan masalah sosial lainnya, seperti keterbatasan akses pendidikan, kesehatan, pekerjaan, serta kepemilikan aset, yang bersama-sama menciptakan siklus eksklusi yang sulit diputus.

Memberdayakan perempuan melalui akses keuangan formal terbukti memperluas kapasitas mereka mengelola risiko, memulai usaha kecil, serta ikut menopang pendapatan rumah tangga. Ini tak hanya memperkuat fondasi keluarga, tetapi juga menumbuhkan inovasi, produktivitas, dan ketahanan ekonomi nasional.

Negara-negara di Afrika Timur, Asia Tenggara, dan Amerika Latin telah menunjukkan bagaimana inklusi keuangan dapat menjadi katalisator kemajuan perempuan dan, pada akhirnya, memajukan kesejahteraan seluruh bangsa.

Pakistan memiliki modal serupa: populasi muda yang besar, infrastruktur digital yang berkembang, dan semangat kewirausahaan yang kuat. Tantangannya kini terletak pada bagaimana menciptakan ekosistem pendukung—melalui kebijakan yang berpihak, inovasi teknologi yang mudah diakses, serta perubahan norma sosial—agar inklusi keuangan benar-benar menjadi milik semua, tanpa diskriminasi gender.

Laporan Karandaaz ini sejatinya bukan hanya menghadirkan statistik yang suram, melainkan menjadi alarm sekaligus peluang. Angka-angka tersebut mengingatkan bahwa mempersempit kesenjangan gender dalam inklusi keuangan bukan sekadar penting—melainkan mendesak, jika Pakistan ingin membangun masa depan ekonomi yang adil dan berkelanjutan.

Saatnya semua pihak—pemerintah, lembaga keuangan, penyedia teknologi, hingga masyarakat sipil—bekerja sama memastikan perempuan Pakistan dapat duduk sejajar dalam mengakses layanan keuangan. Karena pertumbuhan ekonomi yang inklusif tak hanya meningkatkan angka-angka makro, tapi juga menyentuh kesejahteraan nyata jutaan keluarga di seluruh penjuru negeri.