Efisiensi Anggaran Terkait Upaya Perlindungan WNI di Luar Negeri, Ini Kata Kemlu RI

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Menteri Luar Negeri Arrmanatha Nasir menyebut efisiensi anggaran di Kementerian Luar Negeri RI tidak akan mengurangi atau membatasi fungsi dan kerja diplomat Indonesia di Kemlu RI.

Terutama, kinerja Kemlu RI dalam upaya melindungi warga negara Indonesia (WNI) yang mengalami masalah di luar negeri.

"Sebenarnya ini untuk meningkatkan efisiensi. Kementerian Luar Negeri RI menganggap ini sebagai kesempatan untuk melihat bagaimana kita bisa meningkatkan efisiensi dalam berbagai pelaksanaan tugas termasuk dalam penanganan kasus-kasus melindungi WNI," kata Arrmanatha dalam press briefing bersama awak media di Kantin Diplomasi Kemlu RI, Jakarta Pusat, Kamis (13/2/2025).

Ia juga menegaskan bahwa dengan adanya efisiensi anggaran, Kemlu RI bukan berarti tidak akan berupaya melakukan pelindungan terhadap WNI di luar negeri.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto memangkas anggaran perjalanan dinas ke luar negeri bagi kementerian/lembaga untuk efisiensi anggaran. Bahkan, kata dia, kalau perlu pejabat dan pegawai kementerian/lembaga tak perlu ke luar negeri selama lima tahun apabila tidak ada agenda penting.

"Enggak usah ke luar negeri, 5 tahun enggak usah ke luar negeri kalau perlu. Yang perlu keluar negeri yang tugas," kata Prabowo Subianto saat menghadiri Pembukaan Kongres Ke-XVIII Muslimat Nahdlatul Ulama (NU), seperti dikutip dari kanal News Liputan6.com.

Prabowo menyampaikan perjalanan dinas ke luar negeri akan diperketat untuk menghemat pengeluaran kementerian/lembaga. Menurut dia, perjalanan dinas luar negeriyang diizinkan yakni, untuk keperluan belajar dan ada tugas negara.

"Tugas ke luar negeri tugas belajar boleh, tugas untuk atas nama negara boleh. Jangan tugas yang dicari-cari untuk jalan-jalan. Kalau mau jalan-jalan pakai uang sendiri," tegas Prabowo.