Alami Krisis Keuangan, Pakistan International Airlines Dibagi Menjadi 2 Entitas Jelang Pemilu

Liputan6.com, Jakarta - Menjelang pemilihan umum di Pakistan, Dewan Fasilitasi Investasi Khusus (SIFC) pada memberikan persetujuan untuk pembagian Pakistan International Airlines (PIA) menjadi dua entitas berbeda.

Namun, kewajiban perusahaan yang belum dibayar akan diparkir di perusahaan induk yang akan datang, demikian laporan dari The News International yang berbasis di Pakistan.

Keputusan keuangan ini disetujui oleh otoritas Pakistan, tanpa adanya penilaian pasti dari konsultan keuangan, kata laporan itu.

Kabinet federal sementara Pakistan akan menyetujui model transaksi penjualan operasi inti PIA minggu depan.

Bank-bank komersial juga telah menyetujui konversi utang sebesar PKR 268 miliar menjadi instrumen syariah dengan tingkat bunga 12 persen dan jangka waktu sepuluh tahun dengan tingkat bunga mengambang.

Jumlah terutang akan diselesaikan melalui pendapatan, privatisasi PIA, dan jumlah yang harus diselesaikan melalui alokasi anggaran.

Menteri Keuangan Sementara Pakistan Shamshad Akhtar selama proses tersebut telah mengajukan berbagai pertanyaan mengenai kurangnya penilaian yang dilakukan oleh konsultan keuangan tersebut.

Menurut laporan itu, ketika pertanyaan tertulis dikirim ke Menteri Privatisasi Pakistan Fawad Hasan Fawad, ia menjawab dengan mengatakan bahwa “SIFC telah mendukung pembagian PIA menjadi dua entitas seperti yang diusulkan oleh penasihat keuangan”.

Lebih lanjut ia menambahkan bahwa SIFC telah memberikan persetujuan terhadap metodologi penilaian PIA yang sejalan dengan praktik dan pedoman internasional terbaik.

Ia menyatakan, metodologi penilaian ditentukan berdasarkan rata-rata tertimbang untuk sampai pada penilaian PIA.

Malala Yousafzai jadi bintang sampul majalah Vogue Inggris. Aktivis pendidikan perempuan Pakistan itu menceritakan rencana kedepannya, ia mempertaruhkan nyawanya berbicara di negara asalnya.

2 dari 4 halaman

Persetujuan Kabinet Federal ke PIA

Ilustrasi Pesawat Terbang — Ilustrasi pesawat terbang. (Pixabay/qimono)

Dia menekankan bahwa formula ini telah disampaikan kepada SIFC dan mereka menyetujuinya.

Persetujuan kabinet federal sementara akan diminta untuk keseluruhan rencana segregasi, metodologi penilaian, termasuk struktur transaksi, rencana bisnis satu ditambah lima tahun, dan berapa banyak investasi yang diharapkan dari pembeli potensial dan berapa banyak pinjaman yang akan dipertahankan.

Fawad Hasan Fawad mengatakan, pemerintah tidak akan menagih utang yang ada dalam pembukuannya.

Namun, semua kewajiban ini akan dipindahkan ke perusahaan induk dan kewajiban ini akan diberikan izin dengan penjualan aset pada waktunya.

3 dari 4 halaman

Upaya Mencari Investor

Ilustrasi pesawat sedang mengudara (pixabay)

Fawad juga mengatakan, “Komisi Privatisasi menyambut baik calon investor dan memfasilitasi mereka dalam hal berbagi informasi namun kami ingin transaksi ini harus diserahkan. Penasihat keuangan harus melakukan pengecekan dan berbagi data.”

Setelah penilaian, persetujuan kabinet federal akan kembali diminta. Dia mencatat bahwa bukanlah tugas yang mudah untuk menyusun transaksi-transaksi tersebut.

Lantaran transaksi-transaksi tersebut mendapatkan solusi atas pinjaman bank yang belum terbayar, penyelesaian kreditor internasional, dan kini berubah menjadi transaksi-transaksi yang akan mereka proses lebih lanjut.

SIFC juga memberikan persetujuan terhadap rencana restrukturisasi FBR, dimana Komisi Pemilihan Umum Pakistan telah meminta pemerintah sementara untuk menyerahkan pelaksanaannya kepada pemerintah terpilih yang mulai berkuasa setelah pemilu yang dijadwalkan berlangsung pada tanggal 8 Februari 2024.

4 dari 4 halaman

7.000 Karyawan Sempat Tak Terima Gaji

Ilustrasi penumpang pesawat. (dok. RyanMcGuire/Pixabay/Tri Ayu Lutfiani)

Sebelumnya, karyawan Pakistan International Airlines (PIA) terkena dampaknya karena gejolak keuangan yang dihadapi oleh maskapai penerbangan tersebut yang menyebabkan 7.000 karyawannya tidak mendapat gaji pada November 2023.

Presiden serikat pekerja CBA Hidayatullah Khan menyebut masalah ini dan dugaan penundaan gaji yang disengaja oleh manajemen PIA.

Selain itu, ia menyalahkan pemerintah sementara Pakistan dan mengaitkan krisis bahan bakar yang baru-baru ini dihadapi oleh maskapai tersebut dengan tindakan pemerintah.

Lebih lanjut ia menuduh tindakan yang disengaja menyebabkan maskapai penerbangan nasional tersebut mengalami kesulitan keuangan, menurut The Express Tribune.

“Karyawan menjadi sasaran penghinaan yang disengaja. Jika gaji ditunda lagi bulan depan, kemungkinan besar akan ada protes keras dari serikat pekerja,” katanya, dikutip dari laman The Print.

Juru bicara PIA menyebutkan kendala keuangan sebagai alasan di balik penundaan gaji.

Sementara itu, juru bicara memastikan seluruh karyawan akan menerima gajinya dalam beberapa hari mendatang.

“Upaya sedang dilakukan untuk mengamankan dana melalui jalur alternatif pencairan gaji,” ujarnya.

Sebelumnya pada Oktober 2023, maskapai penerbangan yang mengalami kelumpuhan finansial ini terpaksa membatalkan sejumlah penerbangan domestik dan internasional karena terbatasnya pasokan bahan bakar dari Pakistan State Oil (PSO), sehingga merepotkan ribuan penumpang.

Maskapai nasional PIA dikritik karena inefisiensi dan menghadapi berkurangnya dana di tengah perjuangan pemerintah menghadapi krisis neraca pembayaran yang disebabkan oleh pembayaran utang yang sangat besar.