Sukses

Indonesia Dorong 4 Hal soal Perang di Gaza, Termasuk Menuntut Pertanggungjawaban Israel

Selain itu, menurut Menlu RI Retno Marsudi, hal lainnya yang harus dilakukan adalah mendorong terwujudnya gencatan senjata permanen.

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Luar Negeri Republik Indonesia (Menlu RI) Retno Marsudi mengabarkan dirinya tengah berada di New York, Amerika Serikat, untuk menghadiri sejumlah pertemuan penting PBB terkait situasi di Gaza.

Menlu perempuan pertama Indonesia itu lantang menegaskan bahwa jika dunia ingin membela keadilan dan kemanusiaan, maka ada empat hal yang harus dilakukan.

"Pertama, pentingnya gencatan senjata secara permanen. Indonesia sambut jeda kemanusiaan. Namun, hal ini tidak cukup. Yang diperlukan adalah gencatan senjata permanen agar nyawa dapat diselamatkan dan bantuan kemanusiaan yang diperlukan dapat diberikan," ungkap Menlu Retno dalam pernyataan tertulisnya yang diterima Liputan6.com pada Rabu (29/11/2023).

Lantas, hal kedua yang harus dilakukan adalah pentingnya memastikan bantuan kemanusiaan tanpa hambatan.

"Bantuan kemanusiaan yang masif diperlukan di Gaza dan kita perlu meningkatkan bantuan kemanusiaan. Negara-negara di dunia harus membantu UNRWA dan lembaga kemanusiaan lainnya agar dapat membantu 1,7 juta pengungsi di Gaza," jelas Menlu Retno.

"Dari sisi Indonesia, saya sampaikan komitmen Indonesia untuk meningkatkan bantuan, termasuk kesiapan mengirimkan kapal rumah sakit," ujarnya.

 

* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.

2 dari 3 halaman

Keadilan hingga Proses Politik

Ketiga, ungkap Menlu Retno, adalah pentingnya rasa keadilan.

"Saya ingatkan bahwa dalam perang ada aturan dan batasannya. Kedua hal ini tidak kita lihat di Gaza. Serangan terhadap berbagai fasilitas sipil bukan hal yang normal, saya sempat ulangi, bukan hal yang normal. Apa yang terjadi di Gaza jelas-jelas pelanggaran terhadap hukum humaniter internasional," tegas Menlu Retno.

"Penerapan double standard harus dihentikan dan Indonesia mendukung upaya untuk meminta pertanggungjawaban Israel, termasuk di International Court of Justice."

Adapun yang keempat adalah penting memulai kembali proses politik dan perdamaian.

"Akar masalah konflik harus diselesaikan, yaitu pendudukan illegal Israel terhadap Palestina. Indonesia juga mendorong status Palestina menjadi anggota penuh PBB agar memiliki kedudukan yang setara dengan Israel dalam mewujudkan solusi dua negara berdasar parameter internasional yang telah disepakati," kata Menlu Retno.

3 dari 3 halaman

Pernyataan Nasional Indonesia

Saat menghadiri Sidang Majelis Umum PBB, Menlu Retno mengatakan dia menyampaikan sejumlah pernyataan nasional.

"Indonesia tidak dapat diam melihat ribuan perempuan dan anak yang tidak berdosa meninggal dunia. Indonesia juga tidak dapat diam melihat rumah, sekolah, dan rumah sakit diratakan dengan tanah," ujar Menlu Retno.

Dalam kesempatan yang sama, Menlu Retno menyampaikan upaya diplomasi yang telah dilakukan Indonesia.

"Menjadi salah satu co-sponsor Resolusi Sidang Majelis Umum PBB No. E-10/21. Bersama dengan sejumlah menlu OKI telah melakukan pendekatan intensif, antara lain ke negara anggota tetap Dewan Keamanan PBB dengan melakukan kunjungan langsung ke Beijing, Moskow, London, dan Paris. Upaya serupa akan dilakukan dengan sebanyak mungkin negara," tutur Menlu Retno.

"Di depan Sidang Majelis Umum PBB saya juga pertanyakan, 'Apakah yang dilakukan oleh Israel yang tidak melanggar hukum internasional? Tidak melanggar hukum humaniter internasional?"

Pernyataan nasional Indonesia di Sidang Majelis Umum PBB ditutup Menlu Retno dengan mengatakan, "Hanya dengan menggunakan hati, kita akan dapat membela keadikan dan kemanusiaan."

Di sela-sela pertemuan Majelis Umum PBB, Menlu Retno juga melakukan pertemuan dengan menlu Malaysia membahas upaya yang dapat dilakukan bersama untuk membantu Palestina.

"Besok (Rabu), Dewan Keamanan PBB akan melakukan pertemuan, juga membahas perkembangan di Gaza. Saya juga akan hadir dan menyampaikan posisi nasional Indonesia. Pertemuan akan dipimpin oleh menlu China karena pada bulan ini China memegang presidensi DK PBB," imbuhnya.

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Video Terkini