PNS Dilarang Main TikTok di Berbagai Negara Akibat Risiko Spionase

Sebelumnya, tiga lembaga utama Uni Eropa dan kementerian pertahanan Denmark telah memerintahkan pegawai pemerintah untuk menghapus TikTok dari perangkat yang digunakan untuk pekerjaan.

Larangan serupa telah diberlakukan di Kanada dan AS.

Isu tentang TikTok adalah bagian dari persaingan global yang lebih luas antara China dengan AS dan sekutu baratnya atas supremasi teknologi dan ekonomi.

PM Belgia de Croo mengatakan larangan Belgia didasarkan pada peringatan dari layanan keamanan negara dan pusat keamanan sibernya, yang mengatakan bahwa aplikasi tersebut dapat mengambil data pengguna dan mengubah algoritme untuk memanipulasi umpan berita dan kontennya.

Belgia juga memperingatkan bahwa TikTok dapat dipaksa untuk melakukan mata-mata untuk Beijing. Namun PM de Croo tidak menjelaskan lebih spesifik.

"Kami berada dalam konteks geopolitik baru di mana pengaruh dan pengawasan antar negara telah bergeser ke dunia digital," kata de Croo dalam pernyataan online.

"Kita tidak boleh naif: TikTok adalah perusahaan China yang saat ini bekerja sama dengan dinas intelijen. Ini adalah kenyataannya. Melarang penggunaannya pada perangkat layanan federal adalah hal yang masuk akal."

TikTok membantah tuduhan dengan mengatakan bahwa data pengguna sesungguhnya disimpan di AS dan Singapura.

Selain itu, untuk meredakan ketegangan di Benua Biru, TikTok juga menyebut langkah baru untuk melakukan penyimpanan data pengguna di pusat data Eropa.

"Pemerintah China tidak dapat memaksa negara berdaulat lain untuk menyediakan data yang disimpan di wilayah negara tersebut," kata perusahaan itu dalam sebuah pernyataan.