Sukses

Indonesia Dukung Resolusi PBB Wujudkan Hak Kemerdekaan Palestina dari Israel

Liputan6.com, Jenewa - Indonesia kembali menyampaikan dukungan terhadap Palestina.

Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI mengatakan Indonesia mendukung resolusi PBB mengenai pendudukan Israel di Palestina, dan praktik-praktik Israel yang memengaruhi hak asasi manusia rakyat Palestina di Wilayah Pendudukan Palestina, termasuk di Yerusalem Timur.

"Sejalan posisi dasar RI, yang dukung Palestina wujudkan hak dasar kemerdekaannya, Indonesia voted yes," kata Direktur Jenderal Kerja Sama Multilateral Kemlu RI Tri Tharyat, melalui keterangan yang diterima di Jakarta, Sabtu 12 November 2022 seperti dikutip dari Antara.

Tri Tharyat mengatakan dukungan tersebut disampaikan melalui pemungutan suara yang dilakukan oleh Komite 4 urusan Politik Khusus dan Dekolonisasi PBB pada Jumat 11 November 2022 di Markas Besar PBB di New York, Amerika Serikat (AS).

Tri Tharyat mengaku terdapat elemen baru dalam rancangan resolusi yang dibuat atas permintaan pendapat dari Mahkamah Internasional.

Elemen tersebut dibuat untuk menjawab sejumlah pertanyaan seperti kemungkinan adanya konsekuensi legal atas pelanggaran hak dasar kemerdekaan Palestina oleh Israel dan kemungkinan dampak dari praktik-praktik yang dilakukan oleh Israel terhadap status pendudukan serta konsekuensi hukum bagi negara-negara lain dan PBB.

"Benar bahwa terdapat elemen baru dalam rancangan resolusi, yakni permintaan advisory opinion dari ICJ terhadap 2 pertanyaan, yakni apakah konsekuensi legal pelanggaran hak dasar kemerdekaan Palestina oleh Israel, dan bagaimana dampak praktik-praktik Israel terhadap status pendudukan dan apa konsekuensi hukum bagi negara-negara lain dan PBB," katanya.

Indonesia, kata dia, mendukung elemen tersebut karena sangat tepat waktu agar penguasa yang menduduki wilayah Palestina dapat dimintai pertanggungjawaban.

Kemudian, dukungan Indonesia juga sejalan dengan hukum internasional, khususnya prinsip-prinsip Piagam PBB, dan sejalan dengan pemenuhan hak sipil, ekonomi, sosial dan budaya rakyat Palestina.

"Sekali lagi, Indonesia dukung perjuangan Palestina untuk memenuhi hak sipil, politik dan ekososbud-nya sebagai negara merdeka, dan solusi damai permanen pembentukan dua negara yang sejalan dengan parameter yang disepakati secara internasional," demikian katanya.

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

2 dari 4 halaman

Komite Dekolonisasi PBB Sahkan Resolusi tentang Palestina

Komite Dekolonisasi PBB sebelumnya telah mengesahkan resolusi tentang Palestina, yang berisi permintaan agar Mahkamah Internasional (ICJ) memberikan pendapat soal pendudukan Israel yang sudah begitu lama.

Rancangan resolusi tersebut disetujui melalui pemungutan suara di Markas Besar PBB di New York, AS.

Menurut resolusi tersebut, ICJ diminta "segera" memberikan pertimbangan soal "pendudukan berlarut-larut, pemukiman, dan pencaplokan wilayah Palestina" oleh Israel.

Tindakan Israel itu, seperti yang disebutkan dalam resolusi, merupakan pelanggaran atas hak Palestina untuk menentukan sendiri nasibnya.

3 dari 4 halaman

MUI Dorong Perdamaian Palestina dan Isu Pengungsi Rohingya dalam G20

Sementara itu, Ketua Komisi Hubungan Luar Negeri Majelis Ulama Indonesia (MUI), Bunyan Saptomo berharap, Indonesia yang menjadi Presidensi di G20 memperhatikan tanggung jawab sosial global untuk menangani isu perdamaian dan pengungsi, termasuk Isu Palestina dan Pengungsi Rohingya.

“Tahun 2021 Komisi Hublu MUI telah menjalin kerja sama erat dengan Kemlu terkait masalah Palestina, termasuk bantuan kemanusian dan rencana pembangunan RS Indonesia di Hebron,” ujarnya dikutip dari laman MUI, Kamis (27/10/2022).

Bunyan Saptomo menuturkan, G20 atau Group Twenty ini merupakan kelompok 20 ekonomi terbesar di dunia yang dibentuk pada tahun 1999, dari 20 negara tersebut terdapat 3 negara Muslim yaitu Indonesia, Saudi Arabia, dan Turki.

Bunyan mengungkapkan, lahirnya G20 dilatarbelakangi oleh krisis ekonomi dunia pada tahun 1998 yang memicu kesepakatan dalam kelompok G7 akan perlunya forum ekonomi yang lebih luas agar bisa lebih efektif dalam mengatasi masalah ekonomi dunia.

“Kelompok G20 lebih representatif, karena mencakup negara yang mempunyai 2/3 penduduk dunia, dengan 90% GDP dan 80% perdagangan dunia,”sambungnya.

Bunyan menuturkan, Indonesia merupakan negara berkembang pertama yang diamanahi memegang Presidensi G20 yang dimulai pada 1 Desember 2021 sampai KTT G20 pada November 2022. Pada presidensi G20 ini, kata Bunyan, mengusung tema: “Recover Together, Recover Stronger.”

“Melalui tema ini Indonesia mengajak seluruh dunia untuk bersama-sama mencapai pemulihan ekonomi yang lebih kuat dan berlanjutan,” jelasnya.

4 dari 4 halaman

JK Tegaskan Masyarakat Indonesia Dukung Palestina Merdeka

Perdana Menteri Palestina, HE Dr Mohammed Shtayyeh melawat ke Jakarta, Indonesia. Pada Selasa, 25 Oktober 2022, ia bertemu dengan sejumlah tokoh penting Tanah Air, salah satunya Wakil Presiden ke 10 dan 12 Jusuf Kalla (JK).

Pada sambutan acara ramah tamah dalam rangka memperingati 33 tahun hubungan diplomatik antara Pemerintah Palestina dengan Pemerintah Indonesia, di Hotel Borobudur Jakarta Pusat, Selasa, 25 Oktober 2022 malam, JK menyebut bahwa mayoritas warga Indonesia mendukung kemerdekaan Palestina.

Menurut JK yang juga merupakan ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI), alasan mayoritas warga Indonesia mendukung kemerdekaan Palestina karena ingin merasakan kebahagiaan dan leluasa mengunjungi negara jajahan Israel tersebut.

"Sebab banyak pihak yang ingin merasakan kebahagiaan ketika berkunjung ke negara Anda (Palestina)," ujarnya

Oleh karenanya, JK berharap agar perundingan perdamaian bisa berjalan sukses. Bagi JK, jalur diplomasi damai adalah jalan yang tepat untuk Palestina untuk memperjuangkan kemerdekaannya.

"Anda perlu tahu bahwa ketika saya kita masih muda banyak demonstrasi mendukung kemerdekaan palestina. Tapi harus mempelajari kembali bahwa tidak butuh demonstrasi tapi butuh solusi perdamaian," tambahnya.

Lebih jauh JK juga menegaskan, jika masyarakat Indonesia itu tidak mempersoalkan jika Palestina merdeka serta menganggap itu adalah usaha. Selain itu ia juga menegaskan jika tanpa presiden maka hal tu tidak akan berjalan sukses.

Turut hadir dalam acara malam ramah tamah yang penuh persahabatan tersebut sejumlah tokoh dan pejabat seperti Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, mantan Menlu Alwi Shihab, Yenni Wahid, dan dubes dari negara-negara muslim.

* BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS