Jelang Pertemuan Para Menlu di Jakarta, ASEAN Kian Khawatir Soal Kondisi Myanmar

ASEAN memimpin upaya diplomatik untuk membawa perdamaian ke Myanmar tetapi junta tidak berbuat banyak untuk menerapkan "konsensus", yang berkomitmen untuk segera menghentikan kekerasan dan memulai dialog menuju kesepakatan damai.

Kekhawatiran ini disampaikan jelang pertemuan para menteri luar negeri ASEAN pada Kamis (26/10) untuk membahas krisis tersebut di Jakarta. 

457 organisasi masyarakat sipil Myanmar telah menyerukan dalam sebuah surat terbuka bagi para pemimpin ASEAN untuk membatalkan rencana perdamaian yang disepakati dengan militer dan sebagai gantinya bekerja dengan para pemimpin sipil dan pemerintah bayangan.

Kudeta militer di Myanmar tahun lalu membuat negara itu kacau balau dengan jumlah korban tewas dari tindakan brutal militer terhadap perbedaan pendapat melewati 2.100, menurut kelompok pemantau lokal, dan kelompok hak asasi manusia mendesak tindakan nyata.

Namun kunjungan Pelosi mengancam untuk mengaburkan diskusi Myanmar, dengan perhatian malah terfokus pada Menteri Luar Negeri China Wang Yi dan timpalannya dari Amerika Antony Blinken - keduanya terbang ke ibu kota Kamboja.

Disepakati pada bulan April tahun lalu, konsesus menyerukan diakhirinya segera kekerasan dan dialog antara junta dan lawan kudeta.

Tetapi setelah lebih dari satu tahun tidak ada kemajuan pada rencana tersebut, Malaysia mengatakan akan menghadirkan kerangka kerja untuk implementasinya, bahkan ketika para kritikus mencemooh ASEAN sebagai tokoh omong kosong.

"Perdamaian bisa menunggu, tapi menyelamatkan nyawa tidak bisa menunggu," kata juru bicara Kamboja Kung Phoak, saat berbicara tentang keuntungan dalam pengiriman bantuan kemanusiaan.

Ketiadaan diplomat top Myanmar, Wunna Maung Lwin, atau perwakilan dari negara itu bagaimanapun dapat menghambat kemajuan, akunya.