Sukses

Ditangguhkan dari Badan HAM PBB, Rusia Kemudian Putuskan untuk Mundur

Liputan6.com, Jakarta - Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada Kamis (7 April) menangguhkan Rusia dari Dewan Hak Asasi Manusia PBB atas laporan "pelanggaran berat dan sistematis dan pelanggaran hak asasi manusia" di Ukraina.

Hal ini pun mendorong Moskow untuk mengumumkan bahwa mereka keluar dari badan tersebut.

Dorongan yang dipimpin AS mengumpulkan 93 suara mendukung, sementara 24 negara memilih tidak dan 58 negara abstain. 

Dua pertiga mayoritas anggota pemungutan suara di Majelis Umum beranggotakan 193 orang di New York - abstain tidak dihitung - diperlukan untuk menangguhkan Rusia dari 47 anggota Dewan Hak Asasi Manusia yang berbasis di Jenewa.

Berbicara setelah pemungutan suara, wakil Duta Besar Rusia untuk PBB Gennady Kuzmin menggambarkan langkah itu sebagai "langkah yang tidak sah dan bermotivasi politik" dan kemudian mengumumkan bahwa Rusia telah memutuskan untuk keluar dari Dewan Hak Asasi Manusia sama sekali.

"Anda tidak mengajukan pengunduran diri setelah Anda dipecat," kata Duta Besar Ukraina untuk PBB Sergiy Kyslytsya kepada wartawan.

Rusia berada di tahun kedua dari masa jabatan tiga tahun. 

Di bawah resolusi hari Kamis, Majelis Umum bisa saja kemudian setuju untuk mengakhiri penangguhan tersebut. Tapi itu tidak bisa terjadi sekarang Rusia telah keluar dari dewan, seperti yang dilakukan Amerika Serikat pada 2018 atas apa yang disebutnya bias kronis terhadap Israel dan kurangnya reformasi.

Amerika Serikat tahun lalu terpilih kembali menjadi anggota dewan. Suspensi jarang terjadi. Libya ditangguhkan pada 2011 karena kekerasan terhadap pengunjuk rasa oleh pasukan yang setia kepada pemimpin saat itu Muammar Gaddafi.

* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

2 dari 4 halaman

Nasib Warga Sipil Ukraina

Duta Besar AS untuk PBB Linda Thomas-Greenfield mengatakan PBB "mengirim pesan yang jelas bahwa penderitaan para korban dan penyintas tidak akan diabaikan."

"Kami memastikan pelanggar hak asasi manusia yang gigih dan kejam tidak akan diizinkan untuk menduduki posisi kepemimpinan hak asasi manusia di PBB," katanya dalam sambutan yang akan disampaikan ke Majelis Umum pada hari Kamis.

Dewan Hak Asasi Manusia tidak dapat membuat keputusan yang mengikat secara hukum.

Keputusannya mengirimkan pesan politik yang penting, bagaimanapun, dan dapat mengizinkan penyelidikan. Bulan lalu dewan tersebut membuka penyelidikan atas tuduhan pelanggaran hak, termasuk kemungkinan kejahatan perang, di Ukraina.

Resolusi pada hari Kamis adalah yang ketiga diadopsi oleh Majelis Umum beranggotakan 193 orang sejak Rusia menginvasi negara tetangga Ukraina pada 24 Februari.

Dua resolusi Majelis Umum sebelumnya yang mencela Rusia diadopsi dengan 141 dan 140 suara mendukung. Setelah abstain pada dua suara Majelis Umum sebelumnya, mitra Rusia, China menentang resolusi tersebut pada hari Kamis.

"Langkah tergesa-gesa di Majelis Umum, yang memaksa negara-negara untuk memilih pihak, akan memperburuk perpecahan di antara negara-negara anggota dan mengintensifkan konfrontasi antara pihak-pihak terkait - ini seperti menambahkan bahan bakar ke dalam api," kata Duta Besar China untuk PBB Zhang Jun sebelumnya. pemungutan suara.

3 dari 4 halaman

Prihatin atas HAM

Teks Majelis Umum pada hari Kamis mengungkapkan "keprihatinan besar pada hak asasi manusia yang sedang berlangsung dan krisis kemanusiaan di Ukraina," terutama pada laporan pelanggaran hak oleh Rusia.

Rusia mengatakan sedang melakukan "operasi militer khusus" yang bertujuan untuk menghancurkan infrastruktur militer Ukraina dan menyangkal menyerang warga sipil.

Ukraina dan sekutunya mengatakan Moskow menyerbu tanpa provokasi. Rusia telah memperingatkan negara-negara bahwa suara ya atau abstain akan dipandang sebagai "isyarat tidak bersahabat" dengan konsekuensi untuk hubungan bilateral, menurut catatan yang dilihat oleh Reuters.

4 dari 4 halaman

Sanksi Jika Dukung Ukraina

Sanksi yang dijatuhkan kepada Rusia atas perangnya di Ukraina seharusnya memberi China "pemahaman yang baik" tentang konsekuensi yang dapat dihadapinya jika memberikan dukungan material kepada Moskow, kata Wakil Menteri Luar Negeri AS Wendy Sherman, Rabu (6 April).

Sherman mengatakan "berbagai sanksi" dan kontrol ekspor yang terkoordinasi di antara sekutu dan mitra AS terhadap Presiden Rusia Vladimir Putin, ekonomi negara itu, dan oligarki, harus menjadi contoh bagi pemimpin China Xi Jinping. Demikian seperti dikutip dari laman Channel News Asia, Kamis (7/4/2022).

"Ini memberi Presiden Xi, saya pikir, pemahaman yang cukup baik tentang apa yang mungkin terjadi jika dia, pada kenyataannya, mendukung Putin dalam bentuk materi apa pun," kata Sherman pada sidang Komite Urusan Luar Negeri Dewan Perwakilan Rakyat.

Dia mengatakan Beijing harus "mengambil pelajaran yang benar" dari tanggapan Barat yang terkoordinasi atas Ukraina bahwa setiap langkah oleh China untuk mengambil pulau Taiwan yang diperintah secara demokratis dengan paksa tidak akan dapat diterima.

"Kami berharap RRC memahami bahwa tindakan semacam itu akan mendapat tanggapan dari komunitas internasional, bukan hanya dari Amerika Serikat," katanya, merujuk pada Republik Rakyat Tiongkok.

China telah menolak untuk mengutuk tindakan Rusia di Ukraina atau menyebutnya sebagai invasi dan telah mengkritik sanksi Barat terhadap Moskow, meskipun seorang diplomat senior China mengatakan pekan lalu bahwa Beijing tidak dengan sengaja menghindari sanksi tersebut.

Beijing dan Moskow telah mengembangkan hubungan yang semakin dekat dalam beberapa tahun terakhir, termasuk pengumuman kemitraan "tanpa batas" pada bulan Februari.

* BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS