Sekjen PBB Dukung Hak Rakyat Myanmar untuk Protes Atas Kudeta Militer

Sekjen PBB, Antonio Guterres. (Source: AP)

Liputan6.com, Jenewa - Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres mendukung hak rakyat Myanmar untuk secara damai menyatakan penolakan mereka atas pengambilalihan militer minggu ini yang menggusur pemerintah sipil terpilih negara itu.

"Kudeta tidak dapat diterima di dunia modern dan saya menolak serta mengutuk kudeta tersebut," kata Sekretaris Jenderal PBB pada Sabtu (6/2) dalam wawancara eksklusif, mengutip Channel News Asia, Sabtu (6/2/2021).

"Saya akan sangat merekomendasikan orang-orang Myanmar untuk mengungkapkan keluhan mereka, tetapi melakukannya dengan cara yang damai."

Ikuti cerita dalam foto ini https://story.merdeka.com/2303605/volume-5

Komentar Guterres muncul setelah tindakan di mana militer Myanmar menyatakan keadaan darurat dan merebut kekuasaan. Dalam penggerebekan pagi hari, tentara menahan pemimpin Myanmar Aung San Suu Kyi, Presiden U Win Myint, dan sekelompok anggota parlemen dan aktivis.

Postingan media sosial dari Myanmar menunjukkan gerakan pembangkangan sipil yang berkembang dari orang-orang yang memukul panci dan wajan setiap malam, hingga laporan staf medis melakukan pemogokan.

Simak Video Pilihan Berikut Ini:

Suasana di kota Yangon, Myanmar mulai memanas setelah ribuan orang turun ke jalan memprotes aksi kudeta juta militer. Mereka tidak setuju dengan langkah kudeta yang dilakukan militer.

2 dari 3 halaman

Hak Asasi Manusia Dasar

Warga Myanmar melakukan aksi unjuk rasa untuk memprotes kudeta militer.(AFP Photo)

Guterres mengatakan kebebasan berekspresi adalah hak asasi manusia dan mendesak militer "untuk tidak melakukan kekerasan dalam kaitannya dengan rakyat Myanmar".

Dewan Keamanan PBB mengadakan pertemuan darurat setelah berita tentang pengambilalihan militer tersebar dan menyerukan pembebasan Aung San Suu Kyi serta orang lain yang ditahan oleh militer. Tetapi tidak seperti ketua PBB, mereka tidak benar-benar mengutuk kudeta tersebut.

Pernyataan bersama oleh Dewan Keamanan telah ditahan, dengan seorang diplomat mengatakan kepada AFP bahwa China dan Rusia telah "meminta lebih banyak waktu".

China adalah salah satu investor asing terbesar Myanmar dan awal pekan ini, kantor berita Xinhua yang dikendalikan negara China meremehkan pentingnya pengambilalihan militer, menyebutnya sebagai "perombakan kabinet besar".

Kepala PBB mengatakan kepada CNA bahwa mereka akan melakukan "segala kemungkinan untuk memastikan bahwa (Aung San Suu Kyi) dibebaskan", tetapi mengakui bahwa PBB tidak berdaya untuk menjamin bahwa pemimpin de facto Myanmar tidak akan menghadapi tahanan rumah jangka panjang lagi. .

Aung San Suu Kyi menghabiskan hampir 15 tahun dalam penahanan antara tahun 1989 dan 2010. Dia tidak pernah terlihat di depan umum sejak kudeta. Polisi Myanmar mendakwanya karena mengimpor peralatan komunikasi secara ilegal , setelah menemukan walkie-talkie selama penggeledahan di rumahnya.

Guterres meyakinkan rakyat Myanmar bahwa "kami akan melakukan segala yang kami bisa untuk membuat masyarakat internasional sadar".

3 dari 3 halaman