Pemimpin Demonstran Thailand Didakwa Penghinaan Terhadap Monarki

Liputan6.com, Bangkok- Para pempimpin demonstran anti-pemerintah Thailand hadir di kantor polisi pada 30 November 2020 untuk mendengar dakwaan terkait penghinaan terhadap Raja Maha Vajiralongkorn.

Namun, tuduhan dan dakwaan tersebut disebut tidak akan menyurutkan para demonstran.

Dikutip dari Channel News Asia, Selasa (1/12/2020) dakwaan ini terjadi pertama kalinya dalam lebih dari dua tahun, ketika seseorang didakwa dengan lese majeste, Pasal 112 dalam KUHP Thailand, yang bisa berarti hukuman penjara hingga 15 tahun.

Pengacara hak asasi manusia dan pemimpin demonstran, Arnon Nampa menyampaikan kepada wartawan, "112 adalah undang-undang yang tidak adil. Saya tidak memberikan nilai apa pun," dan melanjutkan, "Saya siap bertarung dalam sistem peradilan". 

Arnon datang ke kantor polisi bersama pemimpin demonstrasi lainnya, yakni  Panupong "Mike Rayong" Jadnok, Panusaya "Rung" Sithijirawattanakul dan Parit "Penguin" Chiwarak.

"Kami telah mengakui dan membantah tuduhan itu," kata Arnon di kantor polisi.

"Menggunakan angka 112 untuk melawan kami semua menunjukkan kepada dunia dan masyarakat Thailand bahwa monarki sekarang menjadi oposisi politik," sebut Parit.

Terdapat tujuh pemimpin demonstrasi yang menghadapi tuduhan penghinaan terhadap kerajaan.

Mereka dan puluhan demonstran lainnya diketahui telah menghadapi sejumlah tuduhan lain terkait aksi demonstrasi sejak Juli 2020.

Tiga demonstran lainnya, termasuk Patsaravalee "Mind" Tanakitvibulpon, Jutatip Sirikhan, dan Tattep "Ford" Ruangprapaikitseree juga mengatakan via Twitter bahwa mereka menerima panggilan dari polisi pada 29 November.

Saksikan Video Berikut Ini: