PM Petahana Bangladesh Tolak Tuduhan Oposisi bahwa Pemilu 2018 Dicurangi

Perdana Menteri Bangladesh Sheikh Hasina (AP PHOTO)

Liputan6.com, Dhaka - Sehari setelah memenangi pemilihan ulang, Perdana Menteri Bangladesh Sheikh Hasina menolak klaim oposisi bahwa pemungutan suara dicurangi.

Berbicara kepada wartawan dan pemantau pemilu di kediaman resminya di Dhaka, padaSenin 31 Desember 2018, Hasina menepis pertanyaan mengenai keadilan Pemilu, dan menyatakan bahwa oposisi tidak memiliki kepemimpinan dan tidak berkampanye secara aktif.

Ia juga menolak klaim bahwa pekerja partainya mengintimidasi oposisi, demikian seperti dikutip dari VOA Indonesia, Selasa (1/1/2019).

Ketua Komisaris Pemilu Bangladesh, KM Nurul Huda menyatakan tidak akan ada pemungutan suara ulang seperti dituntut oposisi, dan mengatakan tidak ada laporan penyimpangan besar dalam pemungutan suara.

Hasina, 71 tahun, memenangi masa jabatan ketiga berturut-turut dalam pemilu hari Minggu 30 Desember.

Aliansi yang dipimpin partainya, Liga Awami, menang sedikitnya 288 dari 300 kursi. Pemungutan suara itu masih dihitung di beberapa kabupaten Bangladesh.

Aliansi oposisi yang dipimpin Kamal Hossain meraih setidaknya tujuh kursi, menurut Komisi Pemilihan.

Simak video pilihan berikut:

Ribuan penduduk Rohingya menggelar demonstrasi di Bangladesh. Mereka menolak dipulangkan ke Myanmar.

2 dari 2 halaman

Oposisi Tolak Hasil Pemilu

Aliansi oposisi Bangladesh yang dipimpin Kamal Hossain menyebut pemilu 30 Desember 2018 itu tidak masuk akal, mengatakan bahwa hasilnya akan ditolak. Hossain juga menyerukan diselenggarakannya pemilu baru di bawah pengawasan pihak berwenang yang netral.

Para penentang mengatakan, ada laporan-laporan mengenai intimidasi terhadap para pemilih dan berbagai keganjilan dalam proses pemungutan suara.

Bentrokan kekerasan yang terjadi antara para pendukung partai yang berkuasa dan para pendukung partai-partai oposisi yang mewarnai masa kampanye berlanjut hingga hari pemilu. Pemerintah sendiri telah meningkatkan keamanan di berbagai penjuru negara, termasuk mengerahkan 600 ribu tentara dan pasukan keamanan lain.

Tiga belas orang tewas dalam bentrokan itu, dan tiga orang ditembak polisi yang mengatakan mereka membenarkan tindakan itu untuk melindungi TPS-TPS.