Sukses

Indonesia-Malaysia Sepakat Tingkatkan Akses Pendidikan untuk Anak-Anak TKI

Pemerintah RI dan Malaysia juga menyepakati berbagai upaya peningkatan perlindungan dan hak TKI di Negeri Jiran.

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah RI dan Malaysia telah menyepakati berbagai upaya peningkatan perlindungan dan hak tenaga kerja Indonesia (TKI) di Negeri Jiran.

Hal itu diutarakan oleh menteri luar negeri kedua negara, Menlu RI Retno Marsudi dan Menlu Malaysia Saifuddin Abdullah dalam pertemuan bilateral yang berlangsung di Kementerian Luar Negeri RI, Jakarta, Senin (23/7/2018).

Salah satu aspek yang menjadi perhatian oleh kedua menteri adalah mengenai pentingnya akses pendidikan terhadap anak-anak TKI yang ikut merantau bersama orang tuanya yang bekerja di Negeri Jiran.

"Saya mengapresiasi atas perubahan kebijakan pemerintahan Malaysia saat ini yang menekankan pentingnya akses pendidikan kepada semua orang, termasuk anak-anak TKI di Malaysia," kata Menlu Retno.

Pada gilirannya, Menlu Saifuddin menjelaskan bahwa Indonesia-Malaysia akan bekerja sama menambah fasilitas pendidikan dan komunitas pembelajaran baru di Sabah. Sebelumnya, kedua pemerintah telah bekerjasama membangun fasilitas serupa di Kuala Lumpur dan Johor.

"Kami akan menindaklanjuti permintaan Indonesia terkait pembangunan sekolah di Sabah," kata Saifuddin.

Kedua menteri menegaskan bahwa tim teknis dari masing-masing negara akan bertemu untuk merealisasi rencana tersebut.

Prioritas

Pada kesempatan terpisah usai pertemuan bilateral, Menlu RI Retno Marsudi menjelaskan bahwa isu perlindungan WNI dan TKI merupakan agenda prioritas kebijakan luar negeri kedua negara. Sikap tersebut pun telah diejawantahkan melalui sejumlah tindakan positif dari pemerintah Malaysia belakangan terakhir.

"Kita sangat mengapresiasi bagaimana pemerintah Malaysia sekarang sangat kooperatif dalam memberikan notifikasi dan akses kekonsuleran bagi pemerintah RI untuk menangani WNI dan TKI yang terkendala secara hukum," kata Retno.

"Prioritas terhadap perlindungan WNI dan TKI ini merupakan sebuah pergeseran kebijakan yang baik yang telah menjadi komitmen antara Tun Mahathir dan Presiden Jokowi saat keduanya bertemu di Bogor Juni lalu," tambah Menlu RI.

 

Simak video pilihan berikut ini:

* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.

2 dari 2 halaman

Perbaikan Pendidikan di Malaysia

Menimpali isu di atas, pada kesempatan terpisah, Menteri Luar Negeri Malaysia Saifuddin Abdullah mengatakan bahwa sebelum memenuhi rencana pemenuhan hak pendidikan bagi para anak-anak TKI, pemerintah Negeri Jiran terlebih dahulu akan melakukan perbaikan dan peningkatan sistem pendidikan di dalam negeri.

"Di rumah, kami harus meningkatkan dan memperbaiki sistem pendidikan ... seperti di Sabah dan Sarawak, sekolah di sana inferior jika dibandingkan dengan yang ada di Semenanjung Malaya," jelas Saifuddin usai berpidato di CSIS Jakarta, Senin 23 Juli 2018.

"Itu yang harus kita lakukan terlebih dahulu. Tapi kita paham bahwa hak dan akses pendidikan bagi anak TKI di Malaysia juga merupakan prioritas," tambahnya.

Menlu Saifuddin juga menjelaskan bahwa pemerintah Malaysia secara keseluruhan akan melakukan perubahan dan pergeseran paradigma dalam menyikapi berbagai kebijakan luar negeri, termasuk tentang pekerja migran Indonesia di Negeri Jiran.

"Ketika rencana itu terlaksana, maka hasilnya akan memberikan kebaikan bagi seluruh orang di Malaysia, termasuk orang Indonesia dan TKI yang ada di negara kami," jelas Saifuddin.

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.