Abdullah Puteh Menolak Dakwaan

Liputan6.com, Jakarta: Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam nonaktif Abdullah Puteh menolak semua dakwaan jaksa. Puteh menyatakan tak ada pelanggaran dalam pembelian helikopter MI-2 buatan Rusia yang diduga merugikan negara Rp 4 miliar. &quotIni terobosan atau wujud dari hak diskresi sebagai kepala daerah," ujar Puteh dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Jakarta, Senin (14/3).

Diskresi yang dimaksud Puteh, menganggarkan dana yang tidak masuk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Puteh juga menyatakan kerja sama dengan PT Putra Pobiagan Mandiri (PPM) tidak didasari hubungan personal antara dia dan Bram Manopo, pemilik perusahaan itu. Sebaliknya, menurut dia, kerja sama yang dilakukan bersifat formal antara pemerintah provinsi dan PPM.

Dalam kesempatan ini, Puteh juga mengkritik kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Puteh mengatakan KPK hanya bisa mengungkap kasus dirinya, namun tidak berbuat banyak atas kasus yang melibatkan koruptor besar.

Dalam kasus ini, Puteh dituntut hukuman delapan tahun penjara. Ia dianggap telah melakukan pelanggaran pidana, antar lain, memerintahkan bendahara daerah untuk mentransfer uang senilai sekitar Rp 7,7 miliar ke rekening pribadinya.(AWD/Tim Liputan 6 SCTV)