SEC Batalkan 60% Kasus Kripto Sejak Presiden Donald Trump Kembali Menjabat

Liputan6.com, Jakarta - The US Securities and Exchange Commission (SEC) atau Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat (AS) mengurangi tindakan penegakan hukum secara drastis terhadap industri kripto sejak Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali menjabat.

Badan tersebut telah menolak atau menangguhkan hampir 60% kasus terkait kripto, menurut laporan yang diterbitkan Minggu oleh The New York Times.

Dalam laporan itu menyebutkan, meskipun aktivitas penegakan hukum terus berlanjut di pasar tradisional, kasus yang melibatkan perusahaan kripto telah secara tidak proporsional terpengaruh oleh penarikan, penangguhan, atau penolakan langsung sejak Januari.

SEC Mundur dari Kasus Ripple dan Binance

Di antara kasus-kasus paling menonjol yang dikutip adalah gugatan SEC yang telah berlangsung lama terhadap Ripple Labs dan Binance, yang keduanya telah mengalami penarikan yang signifikan. Demikian mengutip Yahoo Finance, Rabu, (17/12/2025).

The Times juga mencatat regulator "tidak lagi secara aktif mengejar satu kasus pun terhadap perusahaan yang diketahui memiliki hubungan dengan Trump," sebuah detail yang telah meningkatkan pengawasan terhadap motif badan tersebut.

SEC menolak anggapan favoritisme politik, dengan mengatakan kepada surat kabar tersebut keputusannya didorong oleh pertimbangan hukum dan kebijakan, bukan politik.

Laporan tersebut menambahkan mereka tidak menemukan bukti Presiden Trump secara langsung menekan badan tersebut untuk menghentikan investigasi tertentu.

Tokoh-tokoh industri berpendapat, pelonggaran penegakan hukum mencerminkan penilaian ulang yang lebih luas terhadap pendekatan SEC sebelumnya terhadap kripto.

Kepala Riset Perusahaan di Galaxy Digital, Alex Thorn mengatakan klaim perubahan tersebut terkait dengan kepentingan pribadi Trump mengabaikan apa yang ia gambarkan sebagai regulasi yang agresif dan tidak konsisten selama bertahun-tahun.

Thorn menganggap perubahan tersebut bermotivasi politik mengabaikan "empat tahun serangan langsung oleh para pendukung sebenarnya."

Latar belakang perlambatan penegakan hukum termasuk semakin dalamnya hubungan antara entitas yang terkait dengan Trump dan sektor aset digital.

Pada 2025, proyek-proyek yang terkait dengan presiden atau keluarganya berkembang secara signifikan, mulai dari World Liberty Financial hingga inisiatif kripto bermerek Trump, termasuk memecoin resmi Trump dan American Bitcoin, sebuah usaha penambangan yang didukung oleh putra-putra presiden.

Pada saat yang sama, perubahan di puncak SEC akan semakin membentuk kembali sikap lembaga tersebut.

Paul Atkins, seorang pejabat yang ditunjuk dari Partai Republik dan dianggap lebih menerima regulasi berbasis pasar, diperkirakan tetap menjabat sebagai ketua untuk waktu yang akan datang. Namun, komisi tersebut bersiap untuk kehilangan anggota Demokrat terakhirnya.

Caroline Crenshaw, yang masa jabatannya secara resmi berakhir pada 2024, diperkirakan meninggalkan jabatannya pada Januari setelah menjabat selama 18 bulan tambahan.

Trump belum mengumumkan calon untuk mengisi kursinya atau posisi Demokrat kosong lainnya di komisi tersebut. Crenshaw telah menjadi salah satu kritikus paling vokal terhadap pendekatan SEC yang lebih lunak terhadap kripto di bawah pemerintahan Trump.

Dalam salah satu penampilan publik terakhirnya minggu lalu, ia memperingatkan bahwa pelonggaran pengawasan dapat mengekspos pasar pada risiko penularan yang lebih luas, dan memperingatkan bahwa pengurangan pengawasan dapat berdampak pada perlindungan investor.

Disclaimer: Setiap keputusan investasi ada di tangan pembaca. Pelajari dan analisis sebelum membeli dan menjual Kripto. Liputan6.com tidak bertanggung jawab atas keuntungan dan kerugian yang timbul dari keputusan investasi.