Buruh Pilih Batas PTKP Naik Ketimbang Subsidi Pajak Penghasilan

Presiden KSPI Said Iqbal mengungkapkan alasan memilih kenaikan batas PTKP ketimbang subsidi PPh.

Diterbitkan 16 November 2026, 21:45 WIB
Copy Link
Batalkan

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal meminta pemerintah menetapkan kenaikan batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) menjadi Rp 7,5 juta per bulan ketimbang subsidi Pajak Penghasilan (PPh). Kenaikan PTKP dinilai lebih bermanfaat jangka panjang.

Iqbal mengusulan batas PTKP naik dari Rp 4,5 juta saat ini menjadi Rp 7,5 juta. Jika tidak, dia berharap PTKP bisa naik ke angka upah minimum tertinggi secara nasional sebesar Rp 5,9 juta.

Menurut dia usulan subsidi PPh Pasal 21 bukan menjadi solusi permanen. Kenaikan PTKP disebut bisa meningkatkan daya beli pekerja. Dia bilang, subsidi pajak yang diberikan pemerintah untuk periode tertentu berpotensi berakhir atau berubah pada tahun berikutnya. Sebaliknya, perubahan batas PTKP dapat memberikan kepastian yang lebih berkelanjutan

“Kalau subsidi itu tahun 2027, tahun 2028 bisa hilang, tahun 2029 bisa hilang, subsidi. Jadi yang benar itu bukan subsidi, tetapi PTKP,” kata Iqbal, dalam konferensi pers daring, Senin (16/11/2026).

Dia memandang, peningkatan daya beli pekerja dapat mendorong konsumsi masyarakat, kemudian berpotensi menambah penerimaan negara dari jenis pajak lainnya, termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Selain itu, peningkatan konsumsi juga diharapkan mendorong pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan pekerjaan baru.

Iqbal menyerahkan keputusan kenaikan batas PTKP ke tangan Presiden Prabowo Subianto. Ia juga menyatakan telah menyampaikan analisis mengenai kebijakan tersebut kepada Presiden.

 

Usul PTKP Naik Jadi Rp 7,5 Juta

Sebelumnya, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal mengusulkan Pendapatan Tidak Kena Pajak (PTKP) naik menjadi Rp 7,5 juta per bulan. Perubahan itu dinilai bisa menambah daya beli pekerja atau buruh.

Kenaikan PTKP itu, diakui Iqbal telah diusulkan sejak 2025 lalu. Mengingat lagi, saat ini besaran PTKP berlaku sebesar Rp 4,5 juta per bulan. Dia meminta kenaikan itu ke Presiden Prabowo Subianto.

“KSPI dan Partai Buruh sejak tahun 2025, di hadapan Presiden pada acara May Day di Monas, sudah mengusulkan dari awal PTKP yang sekarang Rp 4,5 juta sebaiknya dinaikkan menjadi Rp 7,5 juta,” kata Iqbal dalam konferensi pers daring, Senin, 16 November 2026.

Ruang Belanja Pekerja

Dia melihat adanya ruang tambahan bagi pekerja atau buruh jika PTKP naik ke Rp 7,5 juta per bulan. Jika diberlakukan, artinya pendapatan pekerja hingga Rp 7,5 juta tidak dikenakan pajak penghasilan (PPh). Harapannya, pekerja bisa mengalokasikan uangnya untuk belanja dan menggerakkan ekonomi.

“Selisih Rp 4,5 juta ke Rp 7,5 juta itu Rp 3 juta. Buruh pasti belanja. Kalau buruh belanja, pendapatan masyarakat kecil juga naik. Tukang mi ayam, tukang bubur, toko-toko baju, semuanya ikut bergerak,” jelasnya.

Ia menilai kebijakan peningkatan PTKP bukan sekadar memberikan keringanan pajak kepada pekerja. Tetapi juga dapat menjadi instrumen untuk memperkuat konsumsi domestik dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

 

Lebih Rendah dari Upah Minimum

Iqbal menilai seharusnya besaran PTKP menyesuaikan dengan upah minimum tertinggi yang saat ini terdapat di Bekasi dan Karawang dengan Rp 5,9 juta per bulan. Dia tak sepakat jika besaran PTKP dihitung dari rata-rata upah minimum nasional. Adapun angka PTKP Rp 4,5 juta lebih tinggi dari rata-rata upah minimum nasional 2026 Rp 3,53 juta.

"Cara menghitungnya bukan di atas rata-rata. Harusnya PTKP itu dihitung dari upah minimum tertinggi di satu kabupaten atau kota. Di mana? Di Kabupaten Bekasi dan Karawang, yang sekarang sekitar Rp 5,9 juta,” ujarnya.

Karena itu, KSPI dan Partai Buruh tetap mengusulkan agar PTKP dinaikkan menjadi Rp 7,5 juta per bulan. Namun, jika pemerintah belum dapat memenuhi usulan tersebut, Said Iqbal meminta setidaknya PTKP dinaikkan menjadi Rp 5,9 juta per bulan.

"Memang usulan KSPI dan Partai Buruh Rp 7,5 juta. Tetapi kalau itu belum bisa dilaksanakan, ambil Rp 5,9 juta,” pintanya.

Baca berita terkini dan terpercaya di Berita Liputan6