Liputan6.com, Jakarta - Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal mengusulkan, Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) naik menjadi Rp 7,5 juta per bulan. Perubahan itu dinilai bisa menambah daya beli pekerja atau buruh.
Kenaikan PTKP itu, diakui Iqbal telah diusulkan sejak 2025 lalu. Mengingat lagi, saat ini besaran PTKP berlaku sebesar Rp 4,5 juta per bulan. Dia meminta kenaikan itu ke Presiden Prabowo Subianto.
“KSPI dan Partai Buruh sejak tahun 2025, di hadapan Presiden pada acara May Day di Monas, sudah mengusulkan dari awal PTKP yang sekarang Rp 4,5 juta sebaiknya dinaikkan menjadi Rp 7,5 juta,” kata Iqbal dalam konferensi pers daring, Senin (16/11/2026).
Advertisement
Dia melihat adanya ruang tambahan bagi pekerja atau buruh jika PTKP naik ke Rp 7,5 juta per bulan. Jika diberlakukan, artinya pendapatan pekerja hingga Rp 7,5 juta tidak dikenakan pajak penghasilan (PPh). Harapannya, pekerja bisa mengalokasikan uangnya untuk belanja dan menggerakkan ekonomi.
“Selisih Rp 4,5 juta ke Rp 7,5 juta itu Rp 3 juta. Buruh pasti belanja. Kalau buruh belanja, pendapatan masyarakat kecil juga naik. Tukang mi ayam, tukang bubur, toko-toko baju, semuanya ikut bergerak,” jelasnya.
Ia menilai kebijakan peningkatan PTKP bukan sekadar memberikan keringanan pajak kepada pekerja. Tetapi juga dapat menjadi instrumen untuk memperkuat konsumsi domestik dan mendorong pertumbuhan ekonomi.
Lebih Rendah dari Upah Minimum
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/9292442/original/016436800_1783596284-Penasihat_Presiden_Bidang_Ketenagakerjaan_dan_Kesejahteraan_Buruh__Said_Iqbal-9_Juli_2026.jpg)
Iqbal menilai seharusnya besaran PTKP menyesuaikan dengan upah minimum tertinggi yang saat ini terdapat di Bekasi dan Karawang dengan Rp 5,9 juta per bulan. Dia tak sepakat jika besaran PTKP dihitung dari rata-rata upah minimum nasional. Adapun angka PTKP Rp 4,5 juta lebih tinggi dari rata-rata upah minimum nasional 2026 Rp 3,53 juta.
“Cara menghitungnya bukan di atas rata-rata. Harusnya PTKP itu dihitung dari upah minimum tertinggi di satu kabupaten atau kota. Di mana? Di Kabupaten Bekasi dan Karawang, yang sekarang sekitar Rp 5,9 juta,” ujarnya.
Karena itu, KSPI dan Partai Buruh tetap mengusulkan agar PTKP dinaikkan menjadi Rp 7,5 juta per bulan. Namun, jika pemerintah belum dapat memenuhi usulan tersebut, Said Iqbal meminta setidaknya PTKP dinaikkan menjadi Rp 5,9 juta per bulan.
"Memang usulan KSPI dan Partai Buruh Rp 7,5 juta. Tetapi kalau itu belum bisa dilaksanakan, ambil Rp 5,9 juta,” pintanya.
Advertisement
Bos Pajak Bakal Kaji PTKP
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5376697/original/099646400_1760013727-IMG_7697.jpeg)
Sebelumnya, Direktorat Jenderal Pajak atau Ditjen Pajak (DJP) Kementerian Keuangan membuka peluang kajian ulang batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), tetapi menegaskan setiap usulan kenaikan harus didukung kajian akademis dan data yang kuat.
Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto mengatakan, batas PTKP Indonesia saat ini tergolong relatif tinggi dibandingkan sejumlah negara anggota G20 dan Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD). Besarannya mencapai sekitar 67% dari produk domestik bruto (PDB) per kapita atau sekitar tujuh kali garis kemiskinan.
Kalau kita berbicara mengenai kenaikan PTKP kita harus kembali ke data, evidence akademisnya. Kenapa? Karena di diskusi akademis kita harus menyampaikan data, evidence yang robust (kuat), apa adanya,” kata Bimo kepada wartawan, Kamis (12/11/2026).
Minta Akademisi Kasih Usulan
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/9349966/original/058703200_1789550901-email-attachment_2026_09_16_immanuel-christian_dirjen-pajak-angkat-bicara-soal-rotasi-pejabat-pajak-penyebab-purbaya-dipecat_IMG_7089.jpeg)
Bimo meminta peneliti, akademisi, dan profesor memberikan penilaian berbasis data mengenai urgensi penyesuaian batas PTKP. Menurut dia, pemerintah perlu mempertimbangkan bukti empiris sebelum mengambil keputusan mengenai perubahan kebijakan tersebut.
"Bahwa ya, kalau memang dalam tinjauan akademis saya meminta kepada para peneliti, para akademisi, profesor, untuk juga ikut memberikan yang berbasis data,” ujarnya.
Meski demikian, Bimo menegaskan DJP tidak memiliki kewenangan menetapkan besaran PTKP karena kebijakan tersebut berada dalam ranah fiskal Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal (DJSEF) Kementerian Keuangan.
DJP, kata Bimo, siap memberikan data dan dukungan apabila pemerintah memutuskan mengkaji ulang besaran PTKP. Dia juga menegaskan pihaknya tidak ingin berspekulasi tanpa landasan data yang dapat dipertanggungjawabkan.
"Jadi, itu yang bisa kami sampaikan, kami tidak mau berspekulasi dan tidak mau menggunakan data tanpa data atau hanya anekdotal," ujar dia.
Baca berita terkini dan terpercaya di Berita Liputan6
Advertisement
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/9317507/original/011159500_1786016808-cek_fakta_gibran.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/9393829/original/053555000_1794233212-Gubernur_DKI_Jakarta_Pramono_Anung.jpeg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/9398490/original/051979200_1794806671-cek_fakta_-_BP2mi.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/9356963/original/076849000_1790227753-Cek_Fakta_Tidak_Benar_Ini_Link_Pendaftaran_-_2026-09-24T122607.841.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/9290713/original/021480200_1783492296-Penasihat_Khusus_Presiden_Bidang_Ketenagakerjaan_dan_Kesejahteraan_Buruh__Said_Iqbal-8_Juli_2026b.jpeg)

:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/9391954/original/072137000_1793958689-Vertical_500x656_-_Dayatana.png)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/9398106/original/007827400_1794725724-WhatsApp_Image_2026-11-15_at_1.29.54_PM__1_.jpeg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/9395218/original/051780400_1794382367-1000470660.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/9394714/original/091279300_1794326757-Kasatgas_PRR_Pascabencana_Sumatera_Muhammad_Tito_Karnavian_mengunjungi_Masjid_Giok_di_Kabupaten_Nagan_Raya.jpeg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5672844/original/088874200_1778500755-WhatsApp_Image_2026-05-11_at_17.39.23.jpeg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/9393878/original/030670200_1794263476-IMG-20261109-WA0074.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/9384842/original/038343100_1793183418-IMG_5436.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/9354358/original/056083700_1790048825-1001035495.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/9345690/original/067748100_1789050705-WhatsApp_Image_2026-09-10_at_21.02.17.jpeg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/9344472/original/056989200_1788947104-WhatsApp_Image_2026-09-09_at_4.34.59_PM.jpeg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/9329986/original/052581700_1787307659-WhatsApp_Image_2026-08-21_at_17.03.26.jpeg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/9308204/original/009529000_1785132477-WhatsApp_Image_2026-07-27_at_12.46.15_PM.jpeg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5447736/original/015145700_1765962219-Vertical_500x656_-_SIXtainability.png)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/9292496/original/090511000_1783600392-NTB_Karbon.jpeg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5579843/original/047446500_1778100078-bhavitha.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/9395696/original/023160700_1794418118-WhatsApp_Image_2026-11-12_at_00.15.30.jpeg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/9396488/original/000643100_1794488747-IMG-20261112-WA0010_1.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/9395039/original/009443800_1794377424-IMG-20261110-WA0061.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5487907/original/007579500_1769683336-Huta_Kota_Rejang_Lebong.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/9393311/original/068751500_1794206004-162342.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/9393025/original/080611300_1794188920-Foto_6__1_.jpeg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/4952251/original/088033100_1727224556-WhatsApp_Image_2024-09-25_at_07.34.35.jpeg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/1588019/original/097014900_1538998899-PG_1.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/9392062/original/015622700_1793969928-WhatsApp_Image_2026-11-06_at_12.54.23_PM.jpeg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/9296273/original/077303200_1784009549-Penasihat_Khusus_Presiden_Bidang_Ketenagakerjaan_dan_Kesejahteraan_Buruh__Said_Iqbal-14_Juli_2026a.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/3284603/original/067816900_1604312034-20201102-Aksi-Ratusan-Buruh-Tolak-UU-Cipta-Kerja-iqbal-6.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/9335407/original/039435200_1787980763-Screenshot__1009_.jpg)