10 Tahun Berunding, IEU-CEPA Masuk Tahap Akhir

Liputan6.com, Jakarta - Negosiasi panjang Perjanjian Kerja Sama Ekonomi Komprehensif Indonesia–Uni Eropa (IEU-CEPA) yang berlangsung hampir satu dekade akhirnya memasuki babak akhir. Pemerintah mengawal ketat proses penandatanganan hingga ratifikasi agar manfaatnya segera dirasakan oleh dunia usaha.

Komitmen percepatan ini ditegaskan dalam Dialog Tingkat Tinggi Indonesia–Uni Eropa yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto di Jakarta, Jumat (21/8/2026).

Juru Bicara Kemenko Perekonomian, Haryo Limanseto menjelaskan, pertemuan tersebut digelar tepat sehari setelah Menko Airlangga menerima kunjungan Menteri Kerja Sama Ekonomi Jerman beserta 15 perusahaan energi.

"Tingginya minat dunia usaha Eropa tersebut menunjukkan besarnya peluang penguatan hubungan ekonomi dan investasi Indonesia–Uni Eropa melalui IEU-CEPA yang diharapkan menjadi salah satu kendaraan utama untuk merealisasikan peluang tersebut," jelas Haryo dalam keterangan tertulis, Sabtu (22/8/2026).

Saat ini, naskah IEU-CEPA sudah berada di tangan Dewan Uni Eropa. Penandatanganan diproyeksikan berlangsung pada akhir September atau awal Oktober 2026, setelah agenda masa libur musim panas di Brussel usai.

Setelah ditandatangani, dokumen akan diserahkan ke Parlemen Eropa untuk diakses melalui proses ratifikasi yang diperkirakan memakan waktu sekitar 90 hari. Dengan alur ini, IEU-CEPA ditargetkan mulai berlaku efektif pada awal 2027.

Langkah percepatan ini tergolong krusial mengingat fasilitas pembebasan tarif Generalized System of Preferences (GSP) Uni Eropa untuk Indonesia akan habis pada akhir 2026. Pelaku usaha berharap IEU-CEPA sudah sah sebelum GSP berakhir demi menjaga kepastian akses pasar.

Guna menyambut implementasi IEU-CEPA, negara-negara anggota Uni Eropa menyoroti pentingnya penyederhanaan prosedur, transparansi pengadaan barang, serta penyelesaian hambatan non-tarif seperti Standar Nasional Indonesia (SNI), sertifikasi halal, dan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).

Menanggapi masukan tersebut, Pemerintah Indonesia menyiapkan sejumlah langkah taktis:

• Tim De-bottlenecking: Presiden Prabowo Subianto menugaskan tim khusus di bawah Kemenko Perekonomian untuk membereskan hambatan operasional pelaku usaha secara langsung.
• Single Contact Point: Menunjuk pejabat Kemenko Perekonomian sebagai pintu utama koordinasi antara mitra Uni Eropa dan kementerian teknis di Indonesia.
• Regulasi dan Sertifikasi: Kementerian Perdagangan memacu aturan pelaksana, sementara Kementerian Perindustrian menyelaraskan isu SNI dan TKDN.
• Urusan Komoditas & EUDR: Pemerintah menyiapkan data geolokasi dan sertifikasi digital untuk minyak sawit, serta mendorong Uni Eropa menurunkan tingkat risiko (risk classification) komoditas sawit dan kakao Indonesia dari high risk menjadi low risk.

Antusiasme negara anggota Uni Eropa juga ditunjukkan melalui rangkaian kunjungan bilateral mendatangkan pejabat tinggi. Bulgaria dijadwalkan mengirimkan Wakil Perdana Menteri pada September 2026, diikuti kedatangan Menteri Perdagangan Finlandia serta Wakil Menteri Luar Negeri Yunani pada Oktober 2026.

Mewakili pemerintah, Haryo mengapresiasi peran Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia Denis Chaibi yang mengakhiri masa tugasnya setelah bertahun-tahun mengawal negosiasi IEU-CEPA. Indonesia juga meminta dukungan negara anggota Uni Eropa terkait proses keanggotaan Indonesia di OECD.

"Pemerintah Indonesia menegaskan bahwa penyelesaian IEU-CEPA merupakan capaian penting yang perlu dilanjutkan dengan kerja sama erat pada tahap implementasi. Dengan dukungan seluruh pemangku kepentingan, IEU-CEPA diharapkan dapat menjadi instrumen strategis untuk memperluas akses pasar, meningkatkan investasi, memperkuat daya saing, serta mendorong hubungan ekonomi Indonesia dan Uni Eropa yang semakin kuat dan saling menguntungkan," pungkas Haryo.

Pertemuan strategis ini turut dihadiri oleh Menteri Perdagangan, Wakil Menteri Perindustrian, Duta Besar RI untuk Uni Eropa, perwakilan Kemenko Pangan, serta pimpinan APINDO dan KADIN.