49.227 Rumah di Jawa Barat Dapat Program Bedah Rumah

Liputan6.com, Jakarta - 49.227 unit rumah di Jawa Barat (Jabar) diperbaiki melalui Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau Bedah Rumah hingga akhir 2026. Jumlah rumah yang diperbaiki di Jawa Barat itu termasuk terbesar di Indonesia.

Hal itu disampaikan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait (Ara) mengutip Antara, Selasa (6/10/2026).

Ia menuturkan, alokasi program BSPS di Jawa Barat naik signifikan dari sebelumnya 6.357 unit pada 2025 menjadi 49.227 unit.

"Itu terbesar sepanjang sejarah di Indonesia dan Jawa Barat mendapat alokasi paling besar,” tutur Maruarar di Bandung, Jawa Barat.

Maruarar menuturkan, peningkatan alokasi BSPS tidak hanya memberikan manfaat bagi masyarakat penerima bantuan, tetapi juga mendorong pergerakan ekonomi melalui penyerapan tenaga kerja dan aktivitas sektor bahan bangunan.

Dia menuturkan, renovasi 49 ribu unit rumah di Jawa Barat berpotensi menyerap sedikitnya 100 ribu tenaga kerja pertukangan dengan asumsi rata-rata dua pekerja untuk setiap lokasi."

Kalau yang bekerja rata-rata dua orang, 49 ribu dikali dua saja ada sekitar 100 ribu orang yang bekerja sebagai tukangnya, belum sebagai pendampingnya, belum toko materialnya,” kata Maruarar.

Kementerian PKP menargetkan Program BSPS pada 2026 mencapai 400 ribu unit rumah dengan anggaran Rp8,57 triliun.

Untuk memperluas penerima manfaat, Kementerian PKP juga memangkas kriteria penerima bantuan bedah rumah. Jika sebelumnya pemohon diwajibkan memenuhi minimal dua kriteria kerusakan fisik, kini masyarakat cukup memenuhi satu indikator kerusakan pada bagian lantai, tembok atau atap hunian.

Maruarar menuturkan, kebijakan tersebut bertujuan untuk memperluas akses masyarakat terhadap bantuan perumahan sekaligus meningkatkan kuota program BSPS di berbagai daerah.

“Rakyat harus paham betul kemudahan-kemudahan yang seperti kami sampaikan tadi. Pak Prabowo meminta kita, para menterinya, membuat aturan yang mempermudah rakyat, jangan memperburuk rakyat,” ujar dia.

Sebelumnya, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyaksikan langsung pelaksanaan simulasi Pemilihan Terbuka Toko (PTT) atau Tender Rakyat untuk Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Kegiatan ini berlangsung di Kelurahan Mekarjaya, Kecamatan Rancasari, Kota Bandung, Jawa Barat, Rabu (15/7/2026).

Skema tersebut diterapkan untuk mewujudkan proses pengadaan bahan bangunan yang lebih transparan, efisien, dan berpihak kepada masyarakat penerima bantuan.

Dalam kegiatan tersebut, Menteri PKP didampingi Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti, Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Tomsi Tohir, jajaran Kementerian PKP, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, dan Pemerintah Kota Bandung.

Pada simulasi tersebut, nilai pagu pengadaan bahan bangunan sebesar Rp 122.500.000 diikuti oleh sejumlah toko penyedia bahan bangunan.

Hasil pemilihan menetapkan Toko Saluyu sebagai pemenang dengan nilai penawaran sekitar Rp 116,8 juta sehingga menghasilkan efisiensi sekitar Rp 5,6 juta atau sekitar 4,6 persen.

Menteri PKP menegaskan bahwa efisiensi anggaran yang diperoleh melalui mekanisme Tender Rakyat tidak boleh mengurangi hak masyarakat penerima bantuan.

“Hak rakyat tidak boleh dikurangi, tetapi harus ditambah. Selisih hasil efisiensi ini dikembalikan lagi untuk membeli bahan bangunan bagi rakyat,” ujar Menteri Ara.

Menurut Menteri PKP, mekanisme Pemilihan Terbuka Toko merupakan upaya membangun tata kelola yang lebih transparan sekaligus memastikan setiap anggaran negara memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.

Dengan sistem tersebut, masyarakat memperoleh bahan bangunan dengan harga yang lebih kompetitif tanpa mengurangi kualitas maupun volume bantuan yang diterima.

Pelaksanaan simulasi Pemilihan Terbuka Toko juga diikuti secara daring oleh sejumlah lokasi pelaksanaan BSPS di Kota Bandung. Melalui mekanisme tersebut, pemerintah berharap proses pengadaan bahan bangunan dapat berlangsung lebih terbuka, akuntabel, dan efisien sehingga manfaat program semakin besar bagi masyarakat.

Sebagai penanda dimulainya pelaksanaan Program BSPS di Kota Bandung, Menteri PKP bersama Kepala BPS, Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, James Riady, dan jajaran pemerintah daerah melakukan pemukulan kentongan secara simbolis sebagai tanda dimulainya program bedah rumah terhadap 1.418 rumah di Kota Bandung.